Menu

BPK Masuk Pemprov, Wagub Minta SKPD Tidak Ada TL

  Dibaca : 198 kali
BPK Masuk Pemprov, Wagub Minta SKPD Tidak Ada TL
indoBRITA, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sedang dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 45 hari kedepan. Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mewarning seluruh kepala perangkat daerah untuk tidak melakukan Tugas Luar (TL).
“BPK akan lakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif atau lebih mendalam. Untuk itu, perintah pak Gubernur Olly Dondokambey melalui saya SKPD semua harus siap. Dalam artian secara fisik harus ada di tempat, tidak ada kompromi SKPD saat dilakukan pemeriksaan BPK cari tidak ada,” tegas wagub kepada sejumlah wartawan di Lobi Kantor Gubernur Sulut, Kamis (4/4/2019).
Ada cara tersendiri guna menghindari agar tidak ada pejabat yang ke luar daerah selama adanya BPK di Pemprov Sulut.
“Jika dulu jalan dulu baru dapat SPj, sekarang dapat SPj dulu baru bisa jalan,” tutur wagub.
SPj tersebut akan ditandatangani langsung oleh Wagub Kandouw.
“Saya akan lebih teliti lagi,” ungkapnya.
Selain itu, wagub meminta kepada para SKPD untuk menyiapkan segala dokumen terkait pengolahan keuangan.
“Harus memenuhi semua permintaan yarat-syarat BPK,” tegasnya.
Jika ada temuan dari BPK, kata wagub akan menjadi patokan dalam hal perombakan kabinet.
“Salah satu jadi pertimbangan untuk reposisi jabatan. Temuan BPK akan pengurangam nilai,” tukas wagub.(sco)
Baca juga:  Kandouw Pimpin 15 Travel Agent se-Sulut Jualan di Filipina
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional