Rakor Penyelesaiaan Sengketa Pemilu, Bawaslu Memberikan Solusi dan Keadilan

  • Whatsapp

IndoBRITA, Minut-Usai menutup kegiatan Rapat koordinasi (Rakor) Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019, dihari yang sama, Kamis 4 April 2018, Bawaslu Minut kembali menggelar kegiatan Rakor Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019, yang dibuka Ketua Bawaslu Minut Simon Awuy SH.

Pemateri pertama disampaikan Komisioner Bawaslu Sulut Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Awaludin Umbola SHut mengatakan, Rakor Penyelesaian Sengketa Pemilu sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Tatap Muka dengan Warga Empat Desa Kepulauan, Bupati Minut Vonnie Panambunan Terharu

 

“Ini merupakan langkah yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa Pemilu. Bukan tidak mungkin akan ada permasalahan dalam tahapan pemilu. Disitulah fungsi dan wewenang Bawaslu memberikan solusi dan keadilan untuk seluruhnya, baik peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu,” tandas Umbola

Sementara itu pemateri lainnya Komisioner Bawaslu Sulut Divisi Penindakan Pelanggaran Mustarin Humagin SHi menjelaskan, jika seluruh lalulintas pengawasan yang melekat diatur penuh oleh Panwascam di wilayahnya masing-masing.

“Segala kejahatan Pemilu, teman-teman Panwascam Minut paling dekat, sehingga mengapa setiap kegiatan Rakor dan Bimtek kalian selalu dilibatkan. Tanpa kalian pelaksanaan Pemilu pasti kacau,” ungkap Humagin.

Baca juga:  "Nasib" SMPN 1 Airmadidi Ditentukan Usai UNBK

Humagin menambahkan, untuk kasus money politik bisa saja terjadi pada tiga tahap yakni masa kampanye, masa tenang, dan hari H.

“Tahapan kampanye itu diatur, sehingga setiap orang menjadi objek pengawasan kita seperti ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN, perangkat desa, dan pejabat negara,” tutur Humagin.

Perlu juga diketahui jelas Humagin, jika ada pekerja yang dilarang melakukan pencoblosan oleh pimpinannya, maka objeknya yang kita perhatikan disitu yakni pimpinannya.

“Hal ini masuk dalam kejahatan Pemilu, karena melarang dan menghilangkan hak pilih seseorang dan itu bisa dipidanakan,” tutup Humagin didampingi Koordinator Divisi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Rocky Ambar SH.(rus)

Pos terkait