Menu

Ditahan KPK, SWM Bantah Terima Barang-barang Mewah

  Dibaca : 166 kali
Ditahan KPK, SWM Bantah Terima Barang-barang Mewah
Sri Wayhuni Maria Manalip sudah menggunakan rompi KPK (foto:liputan6/ist)

indoBRITA, Manado – Bupati Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip (SWM) tersandung kasus dugaan suap revitalisasi pasar. Dalam pengerjaan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politisi cantik itu sebagai tersangka.

SWM disebut menerima gratifikasi dan suap dari kontraktor. KPK pun langsung melakukan penahanan, Rabu (1/5/2019). Mantan anggota DPRD Kabupaten Taluad ini bakal menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama.

Selain SWM, penyidik KPK juga menahan tersangka Benhur Lalenoh tim suksesnya dan sang pemberi suap, Bernard Hanafi Kalalo.

SWM ditahan di rumah tahanan Gedung Merah Putih K-4, Bernard di Rutan KPK Lama cabang C-1 dan Benhur di Rutan Guntur.”Kami lakukan penahanan 20 hari pertama untuk ketiga tersangka. Kami lakukan penahanan untuk proses penyidikan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/5/2019).

Dalam sesi jumpa pers, KPK memperlihatkan barang yang mewah yang akan diberikan pengusaha ke SWM sebagai fee 10 persen dari pengerjaan dua proyek revitalisasi pasar di Talaud. Total nominal dari barang mewah tersebut ditaksi sebesar Rp513.855.000.

Baca juga:  Panitia TIFF Gelar Rapat di Polda Sulut

Adapun rinciannya adalah jam tangan Rolex Rp224.500.000, handbag Channel senilai Rp 97.360.000, tas Balenciaga Rp 32.995.000, anting berlian Adelle Rp 32.075.000, dan cincin berlian Adelle Rp 76.925.000 serta uang tunai sebesar Rp 50 juta.

Namun, Ketua DPC Hanura ini membantah telah menerima suap dan gratifikasi barang-barang mewah. “Saya Indonesia. Saya NKRI. Jadi saya dibawa ke sini tanpa saya tahu apa gitu. Katanya saya menerima hadiah. Saya tidak tahu karena barang itu tidak ada sama saya,” ucap SWM saat dibawa ke mobil tahanan.

Untuk diketahui, SWM dan Benhul disangkakan Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Bernard selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penangkapan oleh KPK jadi ‘kado’ pahit SWM saat-saat terakhir masa tugasna sebagai bupati di daerah yang berbatasan langsung dengan Filipina itu.  “Kalau dia di partai lain, mungkin dia tak akan ditangkap,” ujar salah satu kader Hanura Sulut.

Baca juga:  Sistem E-Planning dan E-Budgeting Dapat Menghasilkan Perencanaan Efisien, Efektif dan Akuntabel

SWM diketahui memenangi Pilkada Talaud  2013. Ketika itu ia maju dengan sokongan Partai Gerindra dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan PPRN. Namun kemudian PPRN kemudian menyatakan tak pernah mendukung pencalonan SWM.

Akibatnya tiga orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Talaud dipecat oleh DKPP karena dianggap tidak teliti.

Setelah jad Bupati, SWM bergabung dengan PDIP. Dia didapuk sebagai Ketua DPC PDIP Talaud. Sayang kemesraan dengan PDIP hanya sesaat.

SWM jarang menghadiri rapat-rapat partai, termasuk ketika  Ketua Umum PDI-P Megawati menggelar rapat koordinasi. Jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP pun dicopot. SWM lalu berlabuh ke Partai Hanura dan dipercaya sebagai Ketua DPC Talaud.

Pada Pilkada 2018, SWM kembali maju dengan menggandeng Gunawan Talenggoran. Pasangan ini maju lewat calon perseorangan alias independen. Tapi, mereka kalah dari pasangan Elly Lasut-Mohtar Parapaga. (hng/adm)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional