Sekda Korengkeng Buka RANHAM

  • Whatsapp

indoBRITA,Minahasa-Bupati Minahasa Royke Octavian Roring yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda)Jeffry Robby Korengkeng, membuka secara resmi kegiatan penguatan kelembagaan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Minahasa, Kamis (27/6/2019) di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.

Pemerintah mengapresiasi kepada Bagian Hukum yang sudah bisa menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan

Hak Asasi Manusia menurut Korengkeng, merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia bersifat universal dan langgeng, karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan.

“Artinya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, tetapi juga perlindungan dan penegakan HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara terutama Pemerintah dan diperlukan partisipasi masyarakat,” ujar Sekda.

Baca juga:  Lagi, RR-RD Dapat Dukungan dari Mantan Kader Golkar

Sekda menambahkan, hal ini sejalan dengan Visi Minahasa yakni, terwujudnya Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera maka pemerintah kabupaten Minahasa senantiasa berupaya untuk mewujudkan Minahasa peduli HAM.

“Untuk itu Pemerintah memiliki komitmen terhadap pemenuhan 10 hak dasar manusia yang menjadi hak individu bagi setiap masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan yang dikaitkan dengan 4 bidang utama yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Jadi dalam hal ini, pemahaman tentang HAM harus mampu dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada HAM,”ungkapnya.

RANHAM 2015-2019 generasi IV telah ditetapkan oleh Presiden RI melalui Peraturan Presiden No 75 tahun 2015 pada 22 Juni 2015. Ini merupakan lanjutan dari RANHAM generasi I (1998-2003), Generasi II (2004-2009), dan generasi III (2010-2014).

Baca juga:  Sekda Minahasa Hadiri Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Kedua

Adapun dokumen RANHAM 2015-2019 bertujuan untuk mendorong politik HAM negara, untuk melaksanakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia dan mendorong para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdi pada masyarakat dengan berorientasi pada HAM serta membangun kerja sama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan civil society dalam upaya pamajuan HAM.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kanwil Hukum dan Ham Sulut yakni Kepala Bidang HAM Reba Paputungan, Biro Hukum Setda Prov Sulut yakni Kepala Sub Bagian Pemajuan HAM, Kepala Bagian Hukum Setda Minahasa Willem Nainggolan, Moderator Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Marshall Sumampouw serta para peserta yakni utusan Dinas Badan kantor dan masyarakat sekitar 100 orang (**/jil)

Pos terkait