8,1 Miliar Bakal diterima 22 Kelurahan di Sangihe

  • Whatsapp
Sekertaris Daerah (Sekda) Edwin Roring. (Foto : nelty)
IndoBRITA, Sangihe – Pemerintah pusat bakal salurkan kelurahan mulai tahun 2019, dimana Kabupaten Sangihe sebanyak 22 kelurahan akan kebagian dana untuk memenuhi sarana dan prasarana.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten  Sangihe Edwin Roring, dana kelurahan merupakan aspirasi pimpinan daerah yang disampaikan ke pemerintah pusat.
“Alokasi dana kelurahan menyikapi kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur, serta kebutuhan lain yang mendorong peningkatan masyarakat,” kata Roring
Sementara itu, Kaban Keuangan Sangihe melalui Kabid Anggaran Jupiter Budikase mengungkapkan untuk total keseluruhan di 22 kelurahan yang terbagi di tiga kecamatan, sebesar Rp 8,1 miliar dan masing-masing kelurahan mendapat Rp 370.138.000.
“Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) dana kelurahan untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dan ada dua tahap pencairan dari kas negara ke daerah. Dan tahap ke II akan turun jika tahap I pengerjaannya sudah 70 persen,” ungkap Budikase.
Dia juga mengakui perbedaan dengan dana desa yakni dana desa perencanaannya bediri sendiri di luar dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) artinya rencana kerja anggaran (RKA) nya di luar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sementara untuk dana kelurahan sama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya yang punya RKA.
“Jadi dia melekat di Kecamatan namun setiap kelurahan RKA nya tetap terpisah. Hanya saja Kuasa Pengguna Anggaran (PA) adalah camat sementara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ada di kelurahan,” jelasnya.
Disentil terkait pencairan dana kelurahan, Budikase mengatakan seharusnya sudah proses pencairan karena dana tahap pertama sudah di RKUD. Jadi tinggal menunggu dari kelurahan untuk pengajuan surat permohonan pencairan.
“Proses pencairan dana kelurahan sedikit mengalami keterlambatan karena kekurangan personil untuk menjadi bendahara pada kegiatan ini, sebab bendahara harus mengantongi SK Bupati, dan saat ini SK bendahara sementara proses di bagian hukum,” kunci Budikase. (nty)
Baca juga:  Panitia Pusat-Lokal Matangkan Persiapan, FFI di Sulut Optimis Meriah

Pos terkait