Menu

Dua Tersangka Dugaan Korupsi Program KUR BRI, Resmi Ditahan Kejati Sulut

  Dibaca : 195 kali
Dua Tersangka Dugaan Korupsi Program KUR BRI, Resmi Ditahan Kejati Sulut

IndoBRITA, Manado–Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non KUR Tahun 2016-2017, di kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Boulevard Manado, resmi di tahan penyidik Kejati Sulut, Selasa (2/07/2019).

Kasi Penkum dan Humas Yoni E Mallaka, mengatakan penyidikan kasus ini berdasarkan surat perintah penyidikan, Kepala Kejaksaan Tinggi, (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut) Nomor : Print-01/R.1/Fd.1/06/2019 tanggal 06 Juni 2019.

“Bahwa tahun 2016 – 2017 kantor cabang Bank Rakyat Indonesia Boulevard Manado, menyalurkan kredit jenis program, dalam menyalurkan kredit orogram yakni kredit pangan non KUR dan kredit KUR RITEL. Terhadap penyaluran kredit program pada kantor cabang Bank Rakyat Indonesia Boulevard Manado, dilaksanakan oleh pegawai BRI dengan jabatan Account Officer,” kata Mallaka.

Bahwa terhadap penyaluran kredit pangan Non KUR dan kredit KUR RITEL pada tahun 2016-2017, ditemukan masalah yakni tidak terbayarkannya angsuran kredit terhadap beberapa Debitur yang menggunakan syarat kredit Palsu atau tidak sesuai dengan usaha yang ada kemudian menjadi Non Perrforming Loan atau kredit macet.

Baca juga:  Wakajati Lantik 11 Orang Pejabat Eselon IV

“Bahwa setelah dilakukan audit investigasi kredit yang kemudian bermasalah tersebut semua di prakarsai oleh Account Officer (Tersangka SJT alias Aya). Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-951/R.1/Fd.1/07/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama tersangka SJT selaku Account Officer. Kantor cabang Bank Rakyat Indonesia Boulevard Manado yang memprakarsai Kredit bermasalah / fiktif dengan kewenagannya melakukan persetujuan atas kredit yang diajukan dengan persyaratan Palsu,” ucap Mallaka.

Kemudian berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor : B-952/R.1/Fd.1/07/2019 tanggal 2 Juli 2019, atas nama tersangka AHP alias Midun, selaku pihak ke tiga (brokoer/ perantara) yang melakukan pengajuan kredit bermasalah/fiktif dengan membuat persyaratan palsu.

“Bahwa atas oerbuatan para tersangka, penyaluran kredit pangan Non KUR dan kredit KUR RITEL pada tahun 2016-2017, ditemukan masalah yakni tidak terbayarkannya angsuran kredit terhadap beberapa Debitur yang menggunakan syarat kredit palsu atau tidak sesuai dengan usaha yang ada kemudian menjadi Non Perrforming Loan atau kredit macet. Dan Sampai bulan April 2018 terdapar kerugian Negara sebesar Rp4.543.033.604,” terang Mallaka.

Baca juga:  Kunjungi Polres Minahasa, Wakapolda Sulut Ingatkan Tugas Pokok Anggota Polri

Pasal yang disangkakan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 11 dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perlu dilakukan penahanan terhadapnya berdasarkan bukti permulaan yang cukupJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP Ayat (1).(hng)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional