Perda Pertanggungjawaban APBD 2018 Disetujui, Bupati Apresiasi Kinerja DPRD Sangihe

  • Whatsapp
penandatangan bersama antara Bupati dan wakil pimpinan dewan fri Jhon Sampakang yang juga dipercayakan memimpin paripurna persetujuan pertanggung jawaban APBD 2018
indoBRITA, Sangihe – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sangihe menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda tahun anggaran 2019, Senin (1/7/19) di Gedung Paripurna DPRD Sangihe.
Keputusan bersama itu diambil setelah enam fraksi DPRD Kabupaten Sangihe (PDI-P, Nasdem, Golkar, Gerindra, Gabungan, PKPI) menyetujui terhadap perda pertanggung jawaban namun dengan beberapa catatan serta rekomendasi.
“Dalam pengawasan dan implementasi, Peraturan Daerah di lapangan lebih ditingkatkan sehingga apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya Perda ini dapat tercapai dengan maksimal,” ujar Sekertaris Dewan Aris Pilat saat membacakan tanggapan akhir fraksi PDI-P dan juga fraksi lainnya saat paripurna persetujuan Ramperda LPJ pelaksanaan APBD 2018 menjadi Perda.
Sementara itu Bupati Kabupaten Sangihe Jabes Gaghana dalam sambutannya mengapresiasi lembaga DPRD Sangihe yang telah melaksanakan serta menyetujui pembahasan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang perubahan atas perubahan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kepulauan Sangihe serta pengambilan keputusan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018 yang di sampaikan pada paripurna dewan ini.
“Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi- tingginya kepada pimpinan dewan dan semua anggota dewan yang terhormat, yang sejak penyampaian Ranperda ini dan persetujuan Ranperda telah mencurahkan segala kemampuan serta memberikan perhatian yang sangat serius sehingga proses pembahasannya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dengan semangat kebersamaan,” ungkap Bupati.
Dikatakannya, selama proses pembahasan telah terjadi diskusi antara pihak eksekutif dengan DPRD Sangihe, hal ini terkandung nilai dan makna memberi landasan berpijak untuk mencapai kesamaan persepsi dan pemahaman dalam mencermati esensi serta pertimbangan yang mendasari setiap pembahasan.
“Oleh karena itu, koreksi, saran dan usul yang berkembang selama pembahasan disetiap agenda persidangan dilihat sabagai konteks yang utuh serta terintegrasi dengan meyakini bahwa hal ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan berdemokrasi yang mengedepankan logika rasional dan kontruktif dalam menyatukan berbagai pendapat guna menemukan titik temu sebagai acuan pelaksanaan APBD di tahun- tahun kepedan,” ujar Bupati.
Tambah Bupati, kondisi yang tercipta selama proses pembahasan, tidak lain adalah merupakan wujud dari tekat bersama untuk senantiasa berupaya memberikan karya dan pengabdian yang terbaik serta akuntabel bagi masyarakat.
Agenda yang dilanjutkan dengan penandatangan bersama antara Bupati dan Wakil pimpinan dewanJhon Sampakang yang juga dipercayakan memimpin paripurna persetujuan pertanggung jawaban APBD 2018.(nty)
Baca juga:  Jajaran Korem 131/Santiago Gelar Latihan Menembak

Pos terkait