Menu

75 Persen Aset Pemda Belum Bersertifikat, Ini Kata KPK

  Dibaca : 38 kali
75 Persen Aset Pemda Belum Bersertifikat, Ini Kata KPK
indoBRITA, Manado – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat sertifikat terhadap semua aset yang ada. Sebab, sesuai data yang didapat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), masih banyak aset belum bersertifikat.
Perkiraan kami ada sekitar 25 persen aset-aset Pemda baru bersertifikat. Sementara 75 persen belum. Nah inilah yang perlu diperhatikan,” ungkap Koordinator dan Supervisi Wilayah IX Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Waluyo, dalam Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Selasa (9/7/2019).
Ia menyarankan pemda mengikuti program yang ada di BPN, yaitu program pendaftaran tanah sistematis langsung.“Ini adalah kesempatan agar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat sertifikat tanah,” ujar Budi.
Ia menambahkan untuk pengamanan secara fisik, masih banyak aset-aset akibat kurangnya legalitas dasar hukum, maka banyak yang digugat dan akibatnya banyak aset Pemda yang beralih ke pihak lain.
“Kondisi ini menjadi keprihatinan kita, karena dari sisi pemanfaatan aset masih banyak aset-aset Pemda yang belum dimaksimalkan. Sebenarnya, dengan memanfaatkan program ini, bisa diberikan sebagai kontribusi yang mendatangkan pendapatan daerah,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan kegiatan FGD ini sangat penting dilakukan untuk penguatan kapasitas dan memiliki nilai konstruktif.
”Hal ini menjadi komponen poin penting dalam pembangunan bangsa yang bebas dari perilaku koruptif serta menyatukan komitmen dalam membangun daerah tanpa tindakan-tindakan korupsi, khususnya dalam optimalisasi pendapatan dan kepatuhan wajib pajak, pengamanan aset tanah dan pencapaian pemenuhan kewajiban pertanahan,” tandas Kandouw.
Lanjut Kandouw, FGD tersebut bertujuan untuk menyelaraskan dan menyamakan arah. Sekaligus juga mendorong optimalisasi penerimaan daerah, baik dari pajak maupun retribusi pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah, berikut mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya manusia, maupun pengelolaan barang milik negara.
”Untuk itu dengan semangat kerja bersama akan semakin mengoptimalkan setiap strategi program dan kebijakan dalam pemberantasan korupsi,” beber Kandouw.
Diketahui, banyaknya permasalahan penataan aset di lingkup pemerintahan akibat kurangnya legalitas hukum, mendorong KPK memberikan edukasi dan wawasan kepada jajaran pejabat kabupaten/kota yang ada di Sulut.(sco)
Baca juga:  Luar Biasa! 2018 Nilai Investasi Masuk ke Sulut Tembus Rp14 Triliun
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional