Audence Gagal, Pilkada Minsel Berpotensi Tahun 2024

  • Whatsapp
Audence Gagal, Pilkada Minsel Berpotensi Tahun 2024
Komisioner Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Minsel Franny Sengkey SE

indoBRITA, Amurang – Pelaksanaan Pilkada Minsel berpotensi terealisasi pada tahun 2024.  Hal dimaksud, karena Pemkab Minsel melalui TAPD belum member signal soal audience dan usulan anggaran Pilkada untuk Bawaslu Minsel.

Menurut Kordiv Hukum dan Penindakan Bawaslu Minsel Franny Sengkey SE, salah satu penyebab hingga pilkada tidak berjalan sesuai jadwal atau tidak dapat dilaksanakan (tunda). Karena aspek alokasi anggaran yang tidak ada atau tidak memadai sesuai perencanaan.

Bacaan Lainnya

‘’Sampai saat ini anggaran Bawaslu Minsel belum jelas, pihak Pemda Minsel sendiri cuek dengan hal ini. Ini nampak dari upaya upaya audince Bawaslu Minsel dengan Pemda untuk membahas anggaran Pilkada gagal terealisasi,’’ujar Sengkey.

Baca juga:  Modoinding Siap, Minsel Optimis Jadi Lumbung Bawang Putih

Menurutnya, mencermati keganjilan keganjilan ini maka Bawaslu Minsel bersepakat akan memfokus pada Pelaksanaan Pilgub saja. “Pilkada Minsel belum siap di gelar tahun 2020 sehubungan belum ada kesiapan anggaran yang disinkronisasikan dengan Bawaslu Minsel. Sehingga kami akan fokus untuk persiapan Pilgub Sulut saja. Urusan Pilkada Minsel nantilah tahun 2024,” kata Sengkey dengan nada keras.

Sengkey berpendapat bahwa pelaksanan Pilkada Minsel membutuhkan kurang lebih 20 milyar. Sebab alokasi anggaran terbesar untuk membiayai penyelenggara pemilu di 17 kecamatan termasuk staf dan pengawas desa di 177 desa/kelurahan dan membiayai pengawas TPS di sekitr 700 TPS.

Baca juga:  Graha Pelayanan Terpadu ‘Endra Dharma Laksana’ Tampil Apik

“Untuk membiayai personel personel dari tingkat kabupaten kecamatan desa dan TPS sudah tembus diatas 10 milyar lebih,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, salah satu konsekuensi bila Pilkada Minsel tidak terwujud di tahun 2020. Maka pemerintahan Minsel pasca Bupati Minsel mencalonkan diri di Pilgub tahun 2020 nanti, akan dijalankan oleh pelaksana bupati yang di tunjuk pemerintah provinsi (gubernur) hingga jadwal pilkada serentak tahun 2024 mendatang. (*/ape)

Pos terkait