Menu

E2L dan Parapaga Batal Dilantik, Adolf Binilang Jadi Plh Bupati Talaud

  Dibaca : 380 kali
E2L dan Parapaga Batal Dilantik, Adolf Binilang Jadi Plh Bupati Talaud

indoBRITA, Manado-Massa pemerintahan  Sri Wahyuni Manalip dan Petrus Tuange di Kabupaten Kepulauan Talaud berakhir 21 Juli 2019.  Sejatinya sudah dilakukan pelantikan Bupati Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut dan wakilnya Mochtar Parapaga. Namun, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengaku belum menjadwalkan pelantikan karena belum menerima surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

Pemprov justru menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri yang menunjuk langsung Adolf Binilang sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kepulauan Talaud untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penunjukkan itu teruang pada SK Mendagri, Nomor SK T.131.71/3827/0TDA, yang berlaku secara efektif pada Minggu (21/7/2019).

SK tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw di Hotel Novotel Sabtu (20/7/2019) malam.

Usai penyerahan Wagub Kandouw berpesan agar Binilang dapat menjalankan dan mengawal roda pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih dari itu, Binilang juga diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan sampai ada keputusan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Jalankan pemerintahan dan berikan layanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Jaga stabilitas dan keamanan daerah dengan sebaik-baiknya. Laksanakan itu sampai ada kebijakan lebih lanjut dari Mendagri,” pesan Kandouw usai menyerahkan SK.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sulut Jemmy Kumendong mengatakan SK penunjukkan Binilang dilakukan menyusul akan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud pada 21 Juli 2019.

“Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.71 3202 Tahun 2014 dan Nomor 132. 71 3203 THN 2014 masing-masing tanggal 24 Juni 2014, saudari Sri Wahyumi Maria Manalip SE dan Petrus Simon Tuange SSos MSi yang disahkan pengangkatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud masa jabatan tahun 2014, telah berakhir pada tanggal 21 Juli 2019,” katanya merinci isi SK Mendagri.

Hal itu juga merujuk ketentuan Pasal 78 ayat (2A) UU Nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya.

“Dalam ketentuan Pasal 131 ayat (4) PP Nomor 49 Tahun 2008 ditegaskan bahwa dalam hal jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi kekosongan, maka Sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah, untuk menghindari kekosongan pimpinan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk itu, diminta kepada Sekda Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melaksanakan tugas sehari hari Bupati Kepulauan Talaud sejak bupati dan wakil bupati berakhir,” katanya kembali.

SK tersebut berlaku sampai ada kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Binilang yang menerima SK Plh mengaku akan menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya.

“Belum adanya pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, saya ditunjuk Mendagri untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Saya sudah diberikan arahan akan apa yang harus dilaksanakan. Intinya saya akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” tegas Binilang.(sco)

Baca juga:  Dahsyat...!! Bhayangkara Trail Adventur 2019 Polda Sulut Tembus 2000an Peserta
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional