Menu

Ini yang Membuat E2L-Mantap Belum Dilantik Gubernur Olly

  Dibaca : 1833 kali
Ini yang Membuat E2L-Mantap Belum Dilantik Gubernur Olly

indoBRITA, Manado – Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut dan Mochtar Parapaga (E2L-Mantap) belum dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey. Tertundanya pelantikan dikarenakan orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai ini tak mau tersangkut masalah hukum.

Sebab, hingga kini Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengangkatan bupati dan wakil bupati Talaud terpilih, belum diterima Gubernur Olly.

“Sampai saat ini, gubernur baru ada radiogram untuk Plh Bupati,” ujar Gubernur Olly usai sidang paripurna KUA-PPAS di Gedung DPRD Sulut, Senin (22/7/2019).

Menurut Olly, radiogram dari Kemendagri
bernomor: T.131.71/3827/OTDA tertanggal 18 Juli 2019 itu terkait penunjukan Sekretaris Daerah Adolf Binilang sebagai Plh Bupati Talaud mengisi kekosongan usai habis masa pemerintahan Sri Wahyumi Manalip dan Petrus Tuange pada 21 Juli 2019.

“Radiogramnya menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Plh Bupati sampai ada perkembangan kemudian,” sambungnya.

Gubernur Olly pun tidak tinggal diam. Ia kembali mengirimkan surat ke Kemendagri untuk meminta jawaban atas surat yang dikirimkan gubernur sebelumnya bernomor 100/19.4999/Sekr.Ro.Pem tertanggal 19 Juni 2019 perihal Pertimbangan Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Terpilih.

Baca juga:  Program Pamsimas, Solusi Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Dame I

Dalam surat itu, Gubernur Sulut meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mengkaji kembali usul pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud terpilih masa jabatan 2019-2024 berdasarkan surat Gubernur Sulut Nomor 100/19.4381/Sekr.Ro.Pem tanggal 28 Maret 2019.

Usul pertimbangan ini dilakukan karena terdapat fakta hukum baru dimana Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud dalam diktum kesatu mencantumkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1122 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai dasar pemberhentian Elly Lasut.

Padahal sesuai dengan fakta hukum yang ada bahwa sejak tanggal 30 Januari 2014 6 (bulan) sebelum Surat Keputusan Mendagri tersebut ditetapkan sudah ada putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 292 PK/Pidsus.2012 yang menolak permohonan PK ini yang dijadikan dasar dalam diktum kesatu Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tersebut.

Diketahui, Surat Mendagri nomor 131.71-3200 tanggal 24 Juni 2014 tentang pemberhentian Bupati Talaud telah digugat oleh Elly Lasut di Peradilan Tata Usaha Negara baik di Pengadilan Tingkat Pertama TUN, Tingkat banding dan kasasi MA, pada tingkat kasasi permohonan Elly Lasut ditolak, sehingga keputusan Mendagri yang menjadi objek gugatan sah dan mengikat menurut hukum untuk dilaksanakan.

Baca juga:  Agustus 2018, 113 Kapitalaung Terpilih Bakal Dilantik

Masih dalam surat tersebut, Gubernur Olly menerangkan bahwa dengan adanya putusan kasasi MA nomor 367/TUN 2017 tanggal 15 Agustus 2017 menolak permohonan kasasi Elly Lasut, maka Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3241 tanggal 2 Juni 2017 sebaiknya batal demi hukum.

Alasannya, surat keputusan Mendagri nomor 131.71.3241 tanggal 2 Juni 2017, ini yang digunakan sebagai dokumen pendaftaran calon pasangan Elly Lasut dan Mochtar Parapaga di KPUD Talaud.

Inilah menjadi pertimbangan pak gubernur karena pak gubernur tidak ingin melangkahi keputusan MA. Pemprov menyurat ke Kemendagri tanggal 19 Juni 2019. Berarti ada waktu hampir 3 minggu. Sampai saat ini belum dijawab Mendagri surat dari pak gub,” kata Kepala Biro Pemerintahan Jemmy Kumendong saat jumpa pers yang dipimpin Asisten I Edison Humiang, Senin (22/7/2019) di Ruang Rapat WOC Kantor Gubernur.(sco)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional