indoBRITA, Amurang – Sekretaris Daerah Minahasa Selatan Denny Kaawoan, SE MSi mengatakan, bahwa Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di Minsel belum akan digelar tahun 2019 ini. Pasalnya, belum dianggarkan anggaran Pilhut melalui APBD 2019. Akan tetapi, sekitar 110 Desa di Minsel baru akan menggelar Pilhut tahun 2021. Melihat hal diatas, LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Minsel menyatakan prihatin. Dan segera menggelar aksi kumpul koin 1.000 guna menanggulangi Pilhut Minsel hingga tahun 2019 ini.
Demikian dikatakan Ketua LSM GMPK Minsel Johny Senduk disela acara diskusi panel tentang ‘Mencari Pemimpin Minsel yang Hebat’ di Sutanraja Hotel Amurang, Jumat (26/7/2019) oleh LSM Gerakan Bangun Minsel.
‘’Kami mengaku prihatin dengan kondisi saat ini. Pasalnya, Pemkab Minsel tidak menganggarkan anggaran melalui APBD 2019 terkait Pilhut. Pasalnya, ada sekitar kurang lebih 110 desa siap menggelar Pilhut, namun tertunda lantaran tidak ada anggaran,’’ujar Senduk.
Kata Senduk, gerakan moral serta aksi kumpul koin 1.000 (uang rece, red). Jadi, setiap desa yang akan melaksanakan Pilhut akan diberikan kotak dalam rangka aksi moral tersebut.
‘’Selain itu, ada sejumlah titik tertentu seperti tempat-tempat umum, terminal, pertokoan dan lain sebagainya. Dan titik-titik diatas akan disediakan kotak biar masyarakat bisa membantu dengan koin 1.000. Dan hasilnya, ungkap mantan pejabat Minsel ini akan disumbangkan ke Pemkab Minsel biar dilaksanakan segera Pilhut tahun 2019,’’tegasnya.
Ditambahkannya, tidak ada alasan soal anggaran Pilhut Minsel tidak dilaksanakan tahun 2019 ini. ‘’Ingat, Pemprov Sulut dan ditandatangani oleh Gubernur Olly Dondokambey menyatakan siap membantu anggaran dalam rangka Pilhut Minsel.
‘’Dengan demikian, apabila aksi moral diatas berjalan dengan baik. Maka, hasilnya akan langsung didonasi ke Pemkab Minsel dan meminta segera digelar Pilhut. Karena ditundanya Pilhut Minsel telah ada kepentingan politik didalamnya,’’sebut Senduk dengan nada keras.
Ditempat terpisah, Asisten III Drs Efer Poluakan menjelaskan, bahwa Pilhut Minsel sudah dianggarkan melalui APBD 2019. ‘’Hanya saja, soal besarannya masih simpang siur. Tetapi, Pilhut sebagaimana aturan harus digelar tahun 2019,’’ katanya.
Sama halnya dikatakan Kepala Dinas PMD Minsel Hendrie Lumapow, SH, soal Pilhut Minsel kalau ada anggaran tetap digelar. ‘’Persoalan sekarang, masih simpang siur soal ada atau tidak ada anggaran. Jadi, apa yang disampaikan Sekda Minsel, bahwa anggaran Pilhut Minsel tidak dianggarkan di APBD 2019. Olehnya, berarti baru akan digelar tahun 2021 setelah pelantikan bupati/wakil bupati periode mendatang,’’pungkas Lumapow. (ape)
