Menu

E2L-Parapaga Belum Dilantik, Andalangi: Ada Upaya Mendelegitimasi Putusan MK dan KPU

  Dibaca : 232 kali
E2L-Parapaga Belum Dilantik, Andalangi: Ada Upaya Mendelegitimasi Putusan MK dan KPU
Jack Andalangi (foto: ist)

indoBRITA, Manado-Tokoh muda Sulut, Jack Andalangi angkat bicara soal belum dilantiknya pasangan Elly Engelbert Lasut (E2L)-Mochtar Parapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Talaud. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) ini menilai ada upaya untuk mendelegitimasi putusan Mahmakah Konstitusi (MK) dan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Perdebatan terkait persoalan administrasi itu sudah selesai dengan adanya putusan MK yang bersifat final dan binding serta penetapan calon kepala daerah terpilih oleh KPU. Diksi-diksi soal persoalan administrasi seharusnya tidak dimunculkan. Mengangkat itu ke permukaan sama dengan upaya menolak putusan MK dan penetapan KPU,” kata Andalangi kepada wartawan di Manado, Senin (12/8/2019).

Aktivis vokal ini heran mengapa terbersit ide dan tindakan dari   Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk mengembalikan SK yang sudah diterbitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) disertai permintaan mengkaji kembali naskah tersebut.

Baca juga:  Ikut Ibadah Paskah ASN dan THL Pemprov, Olly Ceritakan Pengkhianatan Yudas

“Seingat saya, bukanlah ruang eksekutif untuk melakukan penafsiran terhadap persoalan administrasi Pilkada apalagi menafsirkan norma hukum. Kedua tak etis bagi pemerintah daerah mengembalikan SK dari pemerintah pusat. Ini bisa diartikan pembangkangan terhadap pemerintah pusat,” Andalangi menegaskan.

Menurut dia, perdebatan mengenai periodesasi E2L sebagai Bupati Talaud sudah selesai. KPU sudah melakukan verikasi dengan pengawasan Bawaslu sampai ke Depdagri sebelum penetapan kontestan Pilkada Talaud.

“Sekali lagi bukan domain eksekutif, dalam hal ini Pemprov Sulut untuk kembali melakukan penafsiran persoalan administrasi. Apalagi penafsiran itu justru malah memberikan konsekuensi-konsekuensi hukum, seperti adanya penundaan pelantikan, dugaan fitnah bahkan pencemaran nama baik yang dapat memberikan kerugian materiil pun imateriil bagi pasangan E2L dan Mochtar Parapaga, bahkan secara tak langsung buat MK dan KPU,” Andalangi memaparkan.

Baca juga:  Wagub Ajak Masyarakat Entaskan Kemiskinan

Ia menyebut penundaan atau pembatalan pelantikan itu menabrak sejumlah aturan hukum. “Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Pilkada, baik pemilihan Gubernur maupun pemilihan Bupati/Walikota jelas mengatur mengenai mekanisme dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran administrasi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Semuanya hanya dapat dilakukan pasca dilakukannya pelantikan,” ungkapnya.

Agar tidak terus-menerus melukai hati masyarakat Talaud yang sudah memilih E2L-Parapaga, Andalangi berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi pelantikan tersebut. “Jika terus ditunda akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat Sulut, terlebih warga Talaud kepada Pemprov Sulut. Pelantikan itu juga akan menghentikan perdebatan dalam ruang opini dan asumsi, sekaligus juga menegaskan kembali posisi dan kewenangan eksekutif dalam trias politica,” ucapnya. (hng/adm)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional