Hak Ditahan 2 Tahun, Ini Isi Surat Wakil Bupati Joppi Lengkong ke Gubernur

  • Whatsapp
INI surat yang dilayangkan Wakil Bupati Minut Joppi Lengkong ke Gubernur Sulut Olly Dondokambey.(foto: ist)

IndoBRITA, Minut-Terkait tidak diberikannya hak-hak Wakil Bupati Minut selama 2 tahun oleh Pemkab Minut, Ir Joppi Lengkong melayangkan surat ke Gubernur Olly Dondokambey tertanggal 13 Agustus 2019.

Surat tersebut menerangkan pemangkasan hak-hak yang diduga dilakukan Bupati Minut Vonnie Panambunan, dimana bahwa selaku Wakil Bupati Minut tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai wakil kepala daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 66 sejak tahun 2017 sampai saat ini.

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Ir Joppi Lengkong saat dikonfirmasi mengatakan, pada November 2017 lalu, dirinya pernah mempertanyakan alasan jelas, kenapa biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak bisa dicairkan, padahal seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan SPPD tersebut sudah dipenuhi sejak lama.

“Saya sudah tanya di keuangan, secara administrasi apakah ada yang kurang, tapi Katanya tidak ada. Lalu kenapa tidak bisa dicairkan?,” tegas Wabup Lengkong.

Baca juga:  Vonnie Panambunan Tegaskan KEK Likupang Terus Digenjot

Menurut Lengkong, ditahannya pencairan biaya SPPD senilai Rp20 juta tersebut merugikan sejumlah pihak yang ada dalam proses perjalanan dinas wabup, salah satunya agen travel.

“Sampai hari ini SPPD tersebut juga tidak dibayarkan. Dua tahun ini saya tidak pernah ikut perjalanan dinas. Dan saya tidak berbohong tentang pemangkasan hak-hak saya,” ungkap Lengkong.

Sementara itu salah satu pengamat pemerintahan Sulut Rusli Maruf mengatakan, pernyataan seorang Kabag Umum jika ada permintaan baru hak wakil bupati diberikan seakan mempertontonkan kebodohan dari seorang pemimpin.

“Hak-hak seorang kepala daerah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang tepatnya Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jadi sudah kewajiban Pemkab Minut memberikan apa yang menjadi hak Wakil Bupati yang sudah ditata dalam APBD,” terang Maruf.(rus)

Adapun isi surat yang dilayangkan Wabup Minut ke Gubernur Sulut

-Bupati tidak melibatkan lagi dalam segala urusan Pemerintah Kabupaten.

-Kepala Perangkat daerah dan pejabat struckural lainnya tidak diperkenankan berhubungan dengan wakil bupati, karena apabila diketahui dan akan mendapat teguran keras bahkan ancaman non job.

Baca juga:  426 Pejabat Eselon lll dan lV Dirotasi

-Pengosongan Pejabat Kasubag TUP sebagai pejabat Struktural Wakil Bupati yang dimutasikan sejak April 2018 dan tidak ada staf PNS sampai saat ini.

-Tidak mendapat biaya operasional selama 2 (dua) tahun anggaran, sesuai PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :
a. Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri.
b. Biaya penunjang operasional termasuk honor untuk petugas keamanan dari kepolisian, sopir, petugas administrasi dan rumah tangga.

-Ruangan Kantor Wakil Bupati menggunakan kantor PKK karena dipindahkan sementara pada waktu kantor Bupati direnovasi, tetapi sampai saat ini kantor Wakil Bupati di lantai 2 tidak pernah direnovasi.

-Bupati tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hubungan yang ndak harmonis dengan wakil bupati.,karena di beberapa kesempatan pada acara resmi seperti sidang paripurna DPRDm upacara kenenegaraan dan apel siaga dengan pikhk kepolisian dan masyarakat, bupati secara terbuka tidak mau bejabat tangan dengan wakil bupati walaupun disaksikan forum peserta.

Pos terkait