KPK Pantau “Drama” 30 M Pembayaran Lahan di Seputaran Kantor Bupati Minut

  • Whatsapp

IndoBRITA, Minut-Terkait “drama” usulan pembayaran lahan di sekitaran Kantor Bupati dengan jumlah yang aduhai yakni Rp30 miliar pada APBD Perubahan 2019 saat ini terus bergulir.

Untuk membuktikan benar tidaknya alokasi dana tersebut, informasinya pihak Pemkab Minut melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda Ir Jemmy Kuhu, Senin, 26 Agustus 2019, mengagendakan Rapat koordinasi (Rakor) bersama pihak Pengadilan, Kejaksaan dan tim Banggar Dekab Minut.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Topang Program KEK Likupang, Vitha Olivia Minta Kasus Kepemilikan Tanah segera Dituntaskan

Hal itu tidak ditampik Ketua Dekab Minut Berty Kapojos, dimana berdasarkan undangan, kita (Dekab Minut, red) akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang disebutkan diatas sore ini.

“Iya sore ini, terkait agenda yang akan dibahas nanti sajalah selesai rapat saya ungkapkan kepada kalian,” tutur Kapojos.

Sementara itu pengamat pemerintahan Rusli Maruf mengatakan, Dekab Minut harus hati-hati mengambil keputusan terkait pembayaran lahan-lahan yang ada di seputaran Kantor Bupati Minut, jangan ada deal-deal untuk meloloskan usulan tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan ini sudah dipantau oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masalahnya, permintaan pembayaran lahan itu bisa jadi diduga bukan kebutuhan mendesak, tapi atas pribadi seseorang saja. Jadi jika salah melangkah siap-siap menghadapi konsekuensi hukumnya,” tutup Maruf.(rus)

Baca juga:  Sertijab Camat Kema, Richard Dondokambey Siap Berikan Yang Terbaik

Pos terkait