Ini Data Lahan “Misteri” Pemkab Minut yang Minta Dibayarkan Kembali 30 M

  • Whatsapp
BUKTI-bukti lahan-lahan yang diduga berbau 30M yang saat ini menjadi polemik dan membuat Dekab Minut pusing tujuh keliling.(foto: ist)

indoBRITA, Minut—Usai melakukan Rapat koordinasi (Rakor) bersama dengan Pemkab Minut melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (26/8/2019) bersama pihak pengadilan, kejaksaan dan tim Banggar Dekab Minut, Ketua Dekab Minut Berty Kapojos kukuh tidak memenuhi permintaan Pemkab Minut terkait anggaran pembayaran lahan Rp30 miliar di seputaran kantor Bupati Minut pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019.

“Kita minta ke TAPD agar segera diselesaikan apa-apa yang menjadi kebutuhan untuk pembayaran lahan tersebut. Jadi penganggaranya tidak di APBDP ini, melainkan akan diusulkan pada APBD induk 2020. Banggar sudah memperlihatkan bukti-bukti terkait lahan itu yang sudah dibayar dan menjadi aset Pemkab Minut,” tegas Kapojos.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Seriusi Pengelolaan Keungan, Pemkot Tomohon Didampingi KPK

Dari penelusuran wartawan online Indobrita, ada sejumlah data yang diperoleh terkait “misteri” lahan-lahan yang ada di seputaran Kantor Bupati Minut, dimana ada sejumlah nomor rekening pembayaran periode 01 Januari 2006 sampai dengan 24 Mei 2007.

Bahkan sejumlah lokasi sudah dibeli oleh Pemkab Minut dari sang pemilik yakni orang nomor satu di Minut yang mempunyai luas lahan 460.075 m2, hibah ke Pemda 50.000 m2, sedangkan yang dibeli Pemda dengan jumlah yang fantastis dengan luas lahan 350.075 m2. Jadi sisa lahan sang pemilik 60.000 m2 lalu sisa tanah tersebut dibeli oleh Danny 32.000 m2 sisa tanah menjadi 28.000 m2, kemudian dijual ke Depag 3.000 m2 tersisa 24.000 m2 lalu dihibahkan ke dewan/muspida/pejabat 15.000 m2 jadi jumlah tanah dari 60.000 m2 sisa 9.800 m2.

Baca juga:  Bupati Vonnie Panambunan Buka Secara Resmi UNBK di SMPN 1 Airmadidi

Kaban Keuangan Petrus Macarau saat dikonfirmasi waktu lalu terkait pembayaran lahan Rp30 miliar di APBDP, membenarkan hal itu. “Benar, kurang lebih Rp30 miliar untuk pembebasan lahan, karena temuan BPK harus ada upaya penataan aset,” sebut Macarau.

Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Sulut Rusli Maruf mengatakan, dengan adanya data-data ini maka bisa menjadi pertimbangan Dekab Minut dalam mengambil keputusan. “Dekab Minut jangan terjebak dalam pusaran kerakusan dan keserakahan. Kalau menurut pengamatan saya, Dekab Minut jangan dulu bertindak baik itu di APBDP maupun APBD Induk sebelum ada kejelasan yang benar-benar sesuai ketentuan hukum,” tutup Maruf.(rus)

Pos terkait