Ini Alasan Warga Winuri Tolak TSF Toka Tindung II

  • Whatsapp
DATA teknis pembangunan TSF Toka Tindung di Desa Winuri Kecamatan Likupang Timur.(foto: ist)

IndoBRITA, Minut—Masyarakat Desa Winuri Kecamatan Likupang Timur menolak pembangunan Tailing Storage Facility (TSF) tahap II yang berada di lokasi tambang emas Toka Tindung PT Meares Soputan Mining (MSM) Minut.

Pasalnya, pembangunan TSF tersebut tidak melibatkan masyarakat Desa Winuri dan tidak melalui sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tetapi sudah melaksanakan pembangunan TSF. “Kami masyarakat Desa Winuri mempertanyakan pembangunan TSF tahap II di Toka Tindung yang dilakukan oleh PT MSM tanpa sosialisasi dan melibatkan warga,” tutur anggota Dekab Minut Denny Sompie, Senin 2 September 2019.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Pesta Adat Tulude Kabupaten di Desa Winuri Meriah

Dijelaskan Sompie, TSF tahap II Toka Tindung tersebut akan dibangun di Desa Winuri yang fungsinya untuk menampung limbah tambang dengan rencana pembangunan setinggi 79 meter dan lebar 16 meter.

“Pembangunannya sudah sudah dimulai, dan yang mengagetkan terkait tindak darurat bendungan TSF tahap II, dimana warga Desa Winuri akan dievakuasi ke Desa Maen jika suatu waktu bendungan itu jebol. Ini tidak masuk akal, orang Likupang pasti tahu, kalau Desa Maen itu lokasi rawan banjir. Lalu kenapa dalam tindak darurat, warga Winuri justru disuruh mengungsi ke Maen,” tegas Sompie.

Ditambahkan salah satu masyarakat Ericfanno Rondonuwu, sebagai salah satu warga lingkar tambang yang sedikit mengetahui tentang pengetahuan lingkungan, baiknya pihak perusahaan wajib melakukan sosialisasi sebelum melakukan penambahan bendungan penampung limbah atau TSF, karena pada pembangunan tahap 1 prosedur sosialisasi sudah dilakukan sehingga izin dari TSF tersebut dikeluarkan oleh pemerintah.

Baca juga:  Medsos Belum Dilaporkan ke KPU, Bawaslu Minut Akan Panggil Semua Caleg

“Nah kenapa pada saat penambahan, pihak perusahaan tidak melakukan sosialisasi lagi?.Dan yang jadi pertanyaan berat yaitu dimana kapasitas dan fungsi pengawasan pemerintah yang mengeluarkan izin tersebut, karena kalau ada perubahan ataupun penambahan jelas perizinannya harus direvisi tentunya,” terang Rondonuwu.

Sementara itu, Humas PT MSM Herry Rumondor saat dikonfirmasi melalui telepon seluler 0813567XXXXX, belum memberikan jawaban terkait hal tersebut hingga berita ini diturunkan.(rus)

Pos terkait