1 Persen APBD untuk APIP, Sekdaprov: Kabupaten/kota akan Dievaluasi

  • Whatsapp

indoBRITA, Manado – Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen kembali mengingatkan jajaran pemerintah kabupaten/kota soal ketentuan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sedikitnya 1 persen dari APBD untuk Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP).

Anggaran itu guna memperkuat pengawasan dan meningkatkan kompetensi APIP.

Bacaan Lainnya

“Kita akan mengevaluasi kabupaten/kota yang belum memenuhi anggaran 1 persen untuk APIP. Hal ini sebenarnya sudah pernah disampaikan sebelumnya,” tegas Sekdaprov Silangen saat membuka secara resmi workshop peningkatan kapasitas Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) se-Provinsi Sulut di Ruang WOC Kantor Gubernur, Senin (9/9/2019).

Baca juga:  Lagi, PSDKP Bekuk Dua Kapal Pencuri Ikan di Perairan Nanusa, Direktur POA : Pencuri Ikan Manfaatkan Masa Pandemi Untuk Beraksi

Tak ketinggalan, Sekdaprov Silangen mengapresiasi KPK atas terlaksananya workshop peningkatan kapasitas APIP.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, atas pelaksanaan kegiatan workshop ini di Provinsi Sulawesi Utara,” kata Silangen.

Lanjutnya, APIP sebagai pembantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi Perangkat Daerah juga sebagai salah satu aktor dalam penanganan pengaduan masyarakat, serta pengawasan dalam larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

“APIP sangatlah kontributif dalam mendukung reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih,” tandas Silangen.

Karena itu, Silangen optimis workshop dapat semakin meningkatkan kemampuan APIP di provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Sulut serta senantiasa kompeten, memiliki independensi dan keberanian dalam membawa kebenaran, atau profesional dan mandiri dalam mengambil sikap.

Baca juga:  Target WTP Tanpa Catatan, Pemprov Sulut Fokus Pemeriksaan BPK

“Workshop ini mampu meningkatkan kualitas kompetensi ASN yang ditugaskan sebagai APIP di provinsi dan 15 kabupaten/kota,” ungkap Silangen.

Sebelumnya, Koordinator Wilayah IX KPK Budi Waluya mengatakan perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP untuk menjamin terlaksananya pengendalian intern yang efektif.

Menurutnya, APIP dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi.

Dalam workshop yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, dihadiri para pejabat struktural serta APIP, inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut.(sco)

Pos terkait