Menu

Pelayanan Keuangan Daerah, OD-SK Manjakan dengan Aplikasi Berbasis Online

  Dibaca : 80 kali
Pelayanan Keuangan Daerah, OD-SK Manjakan dengan Aplikasi Berbasis Online
Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.
indoBRITA, Manado – Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dibawah nakhoda Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) memudahkan pelayanan publik terkait dengan keuangan daerah, lewat aplikasi berbasis online.
Inovasi yang dihadirkan lewat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, diantaranya KASDA online dan E-KASDA.
Kasda online yang terintegrasi dengan Bank SulutGo, dibuat untuk memudahkan proses transaksi oleh semua perangkat daerah. Seperti mempercepat proses pencairan uang dari Kas Daerah ke pihak-pihak terkait (ASN, pihak ketiga dalam proses penyediaan barang dan jasa, bendahara dan masyarakat umum).

Penyerahan keuangan khusus Pemprov Sulut kepada 15 kabupaten/kota se Sulut.

Sedangkan melalui E-KASDA, Pemprov Sulut mempermudah pelayanan publik dan memanjakan stakeholder keuangan daerah (Perangkat Daerah, Penyedia Barang dan Jasa) untuk dapat memantau perkembangan pembayaran melalui aplikasi E-KASDA yang berbasis android melalui smartphone.

Adapun inovasi lainnya yang ditelorkan BKAD Sulut, yaitu Aplikasi Cash Management System (CMS). Aplikasi CMS dihadirkan untuk peningkatan pelayanan dengan cepat dan tepat. Aplikasi ini merupakan program Kasda Online yang telah dilengkapi dan ditingkatkan dengan penambahan aplikasi CMS, yang merupakan aplikasi layanan perbankan untuk membantu/mempermudah pelayanan pembayaran/pelayanan publik. Hal ini dapat dirasakan pemerintah, diantaranya mengurangi resiko pengembalian berkas SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), memudahkan pemerintah dalam memantau transaksi keuangan daerah, mempercepat proses pembayaran atas realisasi SP2D kepada pihak ketiga dan memudahkan Pemerintah dalam melakukan rekonsiliasi keuangan.
Selain itu, lewat aplikasi CMS dapat mempercepat proses pencairan Kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke kas tujuan dengan konsep realtime online. Dengan Aplikasi CMS ini maka pengelola keuangan Kas Daerah dapat mengetahui keadaan keuangan yang dikelola masing-masing Pemerintah Daerah secara realtime.

Jeffy Korengkeng (kiri) menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut, menggantikan Asiano G Kawatu.

Khusus untuk internal, OD-SK mempercepat proses pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan kepada seluruh ASN Pemprov Sulut. Melalui BKAD Sulut yang bekerja sama dengan PT Bank SulutGo, melakukan percepatan pembayaran gaji dengan sistem Payroll yang salah satu keunggulannya adalah transfer gaji ke rekening masing-masing ASN dilaksanakan tanggal 1 setiap bulan meskipun jatuh pada hari libur.

Baca juga:  DPRD Manado Gelar Rapat Paripurna Tutup dan Buka Masa Sidang 2018
Bahkan, BKAD Sulut menjadi motor dalam hal menerapkan Gerakan Non Tunai. Seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini, berdampak secara signifikan pada perubahan di semua bidang termasuk salah satunya dalam pengelolaan keuangan daerah yang makin modern dengan ditandai perubahan paradigma pelayanan public berbasis digital/teknologi informasi (Revolusi Industri) dan komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan informasi data yang menghubungkan antar instansi secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel.
Implementasi Non Tunai untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mulai 1 Januari 2018 sampai saat ini telah diterapkan dengan transaksi non tunai.
Manfaat dengan penerapan Transaksi Non Tunai, yaitu :
1. Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel
2. Bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kehilangan, kesalahan hitung dan sebagainya
3. Seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah
4. Pengendalian internal pengelolaan kas meningkat
5. Efektifitas dalam transaksi pembayaran dan penerimaan
6. Laporan Keuangan daerah dapat tersaji tepat waktu
7. Belanja daerah lebih efisien
8. Penerimaan daerah lebih dapat tergali secara optimal sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 kepada Gubernur Olly Dondokambey pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Sulut, Selasa (27/5/2019) pagi. Adapun BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov Sulut.

Hasil kinerja BKAD Sulut lewat arahan OD-SK dalam hal menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik sebagaimana ketentuan perundang-undangan, diganjar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selama memimpin 3,5 tahun, OD-SK terus mempertahankan opini WTP. 

Secara umum, terkait kegiatan pembinaan kabupaten/kota se Provinsi Sulut, maka dapat dilihat pencapaian kualitas hasil pembinaan terhadap 15 kabupaten/kota berdasarkan Opini BPK dalam dua tahun Anggaran yaitu TA. 2017 s/d TA. 2018 yaitu Laporan Keuangan Tahun 2017 dan tahun 2018 sebanyak 14 kabupaten/kota meraih opini WTP. Hanya satu kabupaten yang tidak meriah opini WTP, yakni Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Pemkab Bolmong hanya meraih opini TMP (Tindak Menyatakan Pendapat) pada tahun 2018, sementara tahun sebelumnya berada pada opini Tidak Wajar.(advetorial/humaspemprovsulut)
Baca juga:  Lomban-Mantiri Hadiri Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu Kota Bitung
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional