Menu

Dukung Sosialisasi Perizinan Pengelolaan Ruang Laut, Wagub Kandouw: Ini untuk Peningkatan Investasi

  Dibaca : 109 kali
Dukung Sosialisasi Perizinan Pengelolaan Ruang Laut, Wagub Kandouw: Ini untuk Peningkatan Investasi
Kapolres Tomohon, AKBP Raswin B.Sirait (Foto: dok MMC/IBC)

indoBRITA, Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menyambut baik Sosialisasi Perizinan Bidang Pengelolaan Ruang Laut, yang dihelat oleh Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kamis (3/10/2019), di Kantor CTI Centre Manado.

Menurut Wagub Kandouw, sosialisasi bertemakan ‘Untuk Mewujudkan Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia’ ini berdampak positif dalam peningkatan investasi daerah, khususnya di wilayah laut Provinsi Sulut.

“Bak gayung bersambut, pertumbuhan investasi pariwisata kita kebanyakan di laut,” kata Kandouw.

Lanjut mantan ketua DPRD Sulut ini, KKP benar-benar membantu karena di satu sisi soal investasi, dan sisi lainnya terkait regulasi.

“Sama-sama pararel, tidak ada yang dilanggar,” ujarnya.

Kandouw mengakui kegiatan ini men-drive peningkatan investasi bagaimana memanfaatkan laut dan pulau-pulau kecil.

“Kita kaya akan potensi itu, dan mesti dimanfaatkan dengan baik yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Baca juga:  OD-SK Ajak Nonton Sulut United, Berikut Pengalihan Jalur Lalu Lintas di Sekitar Stadion Klabat

Ia berharap, instansi terkait baik provinsi dan kabupaten/kota untuk bisa menyimak dengan serius sosialisasi perizinan tersebut.

“Ini sangat penting agar dapat memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua soal perizinan pengelolaan Ruang Laut,” tukas Kandouw.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Aryo Hanggono mengatakan, perlu ada upaya bersama menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat memanfaatkan laut secara mandiri dan bertanggung jawab.

“Salah satunya membuat sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas pembangunan,” terangnya.

anjut dia, penetapan PP tentang Rencana Tata Ruang Laut (PP RTRL)  dan beberapa peraturan perizinan pemanfaatan pesisir dan pulau-pukau kecil menunjukkan arah yang jelas dalam pembangunan kelautan ke depan.

“PP RTRL ini berfungsi sebagai dokumen integrasi ruang laut,  sehingga memberikan kepastian bagi setiap stakeholder sesuai rencana yang ditetapkan,” paparnya.

Baca juga:  Soal Oknum Pejabat Minta Uang Catut Nama Gubernur, Olly: Saya Pecat!

Aryo menjelaskan, pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan berdasarkan izin lokasi perairan. Izin lokasi perairan diberikan oleh Menteri atau Gubernur berdasarkan Izin Lokasi Perairan dan Izin Lokasi Perairan diberikan oleh Menteri atau Gubernur berdasarkan alokasi ruang yang terdapat pada Rencana Zonasi.

“Permohonan Izin Lokal Perairan sangat mudah. Pelaku usaha yang sudah mempunyai  Nomor Induk Berusaha tinggal menyampaikan persyaratan ke PTSP KKP,  dan dalam jangka wakti 10 hari sudah ada jawaban ditolak atau diterima,” jelasnya.

Peraturan menteri ini, kata dia, bukti pemerintah dalam berpihak kepada masyarakat lokal di pesisir dan nelayan.

“Kepastian mendapatkan ruang berusaha, terutama di 0-2 mil yang sudah dialokasikan RZWP3K. Izin ini bersifat komunal sehingga tak dapat dialihkan secara individu,” tandasnya.(sco)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional