Menu

Hukumtua Kembes 1 Klarifikasi Adanya Laporan di Kejari Minahasa

  Dibaca : 159 kali
Hukumtua Kembes 1 Klarifikasi Adanya Laporan di Kejari Minahasa
50 petugas penyempot disinfektan mendapat pembagian APD yang diserahkan oleh Walikota Max Lomban.(foto: yefta)

indoBRITA, Minahasa- Adanya laporan ke Kejari Minahasa terkait penyalahgunaan anggaran DD dan ADD dari Oknum-Oknum yang mengatas namakan masyarakat desa Kembes 1 apa yang mereka laporkan terlalu Tendensius, Hal ini dikatakan Hukum Tua Desa Kembes 1 Audy Kindangen, Sabtu (5/10/2019).

Kindangen menuturkan, ada banyak yang mereka laporkan, salah-satu yang mereka laporkan adalah kegiatan tim penggerak PKK, dan yang mereka laporkan tidak beralasan karena kegiatan dari tim penggerak Pkk untuk tahun 2019 ini masih dalam perjalanan/rencana.

Memang, lanjut dia, dana sudah keluar dari tahap pertama tapi untuk pelaksanaannya belum ditentukan kapan.

” Pekerjaan tahun 2019 yang belum dilaksanakan telah dilaporkan bermasalah, Bagi saya sebagai kuasa pengguna anggaran semua proyek yang didanai lewat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 telah diperiksa oleh dinas terkait yakni Dinas PMD dan Inspektorat dan desa Kembes 1 tidak ada masalah dan dari tahun ke tahun tetap berjalan dengan baik,” terang Kindangen.

Baca juga:  Disambut Sualang, Humpro Minahasa Kunjungi Pemkab Minsel

Dirinyapun menegaskan siap memberi keterangan sesuai dengan data-data yang dimiliki jika dirinya mendapat panggilan dari pihak Kejari.

” Saya siap memberikan keterangan dengan data yang ada untuk membuktikan bahwa yang mereka laporkan itu tidak benar,” ungkapnya.

Menariknya, Kepala Jaga 1 Novi Ponto Roring mengungkapkan bahwa oknum pelapor ini mencoba mengajak masyarakat jaga 1 untuk bertanda tangan sebagai bentuk dukungan dengan menawarkan uang imbalan sebesar Rp. 100 ribu.

” Warga jaga 1 yang melapor kepada saya, warga mengatakan, ” mereka datang dan menawarkan uang Rp.100 ribu jika bersedia bertanda-tangan “, ungkapnya.

Baca juga:  Bertahun-tahun Aman Dipakai, Masyarakat dan Pedagang Inginkan " Cabo" Dilegalkan Pemerintah

Namun, lanjut dia, warga tidak mau. Karena mereka percaya apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan pemerintah desa Kembes dalam hal ini Hukum Tua sudah sesuai dengan RAP.

” Jadi kalau ada timbul cerita-cerita yang 5 Orang lakukan mengatas namakan masyarakat kembes 1 itu tidak benar, itu cuma mereka berlima” ungkapnya.(har)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional