indoBRITA, Manado – Ibarat barang kreditan yang harus dilunasi cicilan, istilah seperti itu yang layak ditujukan pada anggota DPRD Kota Manado saat ini.
Pasalnya, dikatakan Legislator Kota Manado Sonny Lela, bahwa baru kali ini ada anggota dewan yang terhormat upahnya dibayar panjar-panjar (cicil).
“Gaji kami di panjar-panjar. Ini sejarah yang terjadi. Tapi kami tidak menuntut, karena kami tahu juga mungkin lebih penting kepentingan masyarakat umum dari pada gaji kami,” tandas Lela.
Disapa akrab Ko Sole itu menambahkan, tetapi berjalan rentang waktu sudah hampir setahun gajian dasar hukumnya dari perwako tidak selesai-selesai.
“Kami punya hak untuk bertanya kepada Walikota itulah jawaban kami. Jadi jangan ada kaitannya dengan AKD, karena itu normatif,” tambahnya.
Dijelaskan Lela, bahwa aturan harus bentuk dari akar lembaga, akan tetapi kalau ada pernyataan polemik terkait alat kelengkapan dewan sepertinya itu salah kaprah.
“Kami berhak menuntut kepada Walikota agar kami diperjelas dengan payung hukum, sehingga kami menerima upah besar kecilnya itu mengikuti perwako. Tetapi pada saat ini tidak ada, ini yang masyarakat harus perlu tahu, bukan karena apa yang diberitakan mengenai persoalan AKD yang dikarenakan tarik-menarik gaji,” ungkap anggota Komisi D itu.
Menurut Sole, bahwa aturannya yang penting jelas sehingga masyarakat perlu mengetahui. Jadi jangan ada kaitannya dengan alat kelengkapan dewan dan itu normatif.
“Yang kami tanyakan aturannya yang jelas kami. Bukan karena gaji tidak sesuai permintaan. Gaji kami itu sudah diatur berdasarkan aturan, jujur saja untuk tunjangan istri anak untuk setiap anggota dewan 163.000 rupiah. Tetapi kami tetap pada prinsipnya, kami itu melayani masyarakat. Tak masalah adanya upah-upah lain yang tidak ada,” pungkas Politisi dari Partai Golkar itu.(ewa)
