Menu

Sulut Miskin Kader?

  Dibaca : 59 kali
Sulut Miskin Kader?
Joppie Worek (ist)

Oleh Joppie Worek

BETULKAH Orang Sulut mulai mengalami miskin kader politik dan profesional ? Pertanyaan ini muncul segera setelah pembentukan kabinet Indonesia Maju yang tidak menghadirkan kader dari Sulawesi Utara.

Sambil tetap menghormati hak prerogatif Presiden RI menentukan kabinetnya kita warga Sulut perlu mengambil pelajaran atas setiap momentum rekrutmen pemimpin nasional. Apapun itu kabinet adalah juga wilayah kaderisasi pemimpin dan juga tempat sharing kepemimpinan. Jokowi sendiri mematok 45 % dari partai dan 55 % dari profesional, dan semua partai koalisi dapat “jatah” imbang. Artinya sharing kekuasaan adalah fakta. Apakah kita perlu hadir dalam sharing itu. Perlu dan penting.

Kita kembali pada topik Sulut Miskin Kader Politik dan Profesional. Benarkah ini ?

Saya berani katakan, itu tidak benar. Ada banyak orang Sulut berpendidikan tinggi, berpengalaman, kapabel, dan teruji integritas dan dedikasinya. Mereka punya bintang di pundak, mereka punya prestasi, mereka ada di mana-mana. Tentu saja nama-nama mereka tidak perlu disebut di sini.

Tetapi mereka juga sadar, proses kaderisasi kepemimpinan dan rekrutmen di negeri kita selalu lebih ditentukan oleh “radar” suka dan tidak suka para pemimpin politik. Ketika penentuannya memang dominan ada pada “radar” yang dapat dikendalikan secara politis, maka kita jangan lagi beralasan dan menyalahkan diri sendiri dengan kritik diri sendiri “Torang miskin kader berkualitas”. Pada titik ini, kita “berdosa” pada diri sendiri.

Baca juga:  Sekitar “Pencekalan” Amerika Terhadap Jenderal Gatot Nurmantyo

Kita memang perlu melakukan evaluasi kesertaan kita orang Sulut dalam kepeminpinan nasional. Kita bisa belajar pada kesertaan juga peran politik dan diplomasi orang tua kita dulu pada negara. Bahkan Sam Ratulangie, A.A. Maramis dkk berani mengambil posisi tawar sebagai membawa representasi timur, lebih khusus Minahasa.

Tentu tidaklah berlebihan jika kita belajar dan mengulangi keberanian Ratulangie dan Maramis yang mengambil posisi tawar. Bukankah tali sejarah tidak pernah putus. Oleh karena itu pula, tidaklah berlebihan jika pada momentum-mimentum rekrutmen pemimpin di level mana sekalipun, kita perlu tampil berani dengan kapasitas dan kapabilitas yang kita miliki. Kita tidak perlu sungkan-sungkan ketika kita memang punya hak sejarah untuk ikut memimpin bangsa ini.

Baca juga:  Kedaulatan Energi

Hal lain lagi, kepemimpinan bangsa ini adalah juga akses membangun negeri. Kepemimpinan juga adalah instrumen komunikasi untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan daerah kita. Komunikasi sangat penting untuk terus menghangatkan akses tentu untuk dinamika pembangunan yang sehat.

Kita memang sempat berdiskusi tentang tidak direkrutnya Olly Dondokambey serta undangan untuk Tetty Paruntu ke istana yang kemudian digunting lastmint. Justru dua peristiwa itu membuka tabir kesertaan dan andil Orang Sulut di kancah kepemimpinan nasional yang lama tertutup. Bahkan, kita sempat malu setelah dibandingkan dengan adik kandung Sulut, Provinsi Gorontalo yang menghadirkan dua kadernya di kabinet dan dua kadernya di pimpinan legislatif.

Satu saja pesan saya, kepada semua pemimpin dan calon pemimpin orang Sulut, teruslah berani tampil di momentum-momentum rekrutmen. Teruslah berkualitas, ambil posisi tawar dengan terampil dan cerdas. Jangan sungkan. Kita perlu berusaha tertangkap “radar” kaderisasi kepemimpinan bangsa ini. Sebab, kita juga sebagai pemilik sejarah harus terpanggil dan hadir. (Penulis adalah Wartawan Senior/Penasehat indoBRITA)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional