AKD DPRD Minsel: “Hanya Beda Pandangan, Bukan Perpecahan”

  • Whatsapp
DR Fanley Pangemanan
AKD DPRD Minsel: "Hanya Beda Pandangan, Bukan Perpecahan"

indoBRITA, Amurang – Proses pembentukan AKD seolah sangat menguras energi wakil rakyat Minsel. Baru saja dilepas dari garis start, para atlit berlari dengan tidak mengindahkan lintasan. Lain halnya jika mereka berdiri dalam satu paduan suara, walau suaranya berbeda namun merdu dan padu kedengarannya. Demikian DR Fanley Pangemanan, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut pun angkat suara.

‘’Ya, melihat kemelut pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Minsel telah mendatangkan beragam tanya. Kepada masyarakat, masing masing fraksi menyuguhkan varian argumentasi. Dalam konteks ini, kesimpulan sementara saya sebenarnya disana terjadi perbedaan pandangan tapi bukanlah suatu perpecahan,’’ujar Pangemanan.

Bacaan Lainnya

Lantas, kata mantan Ketua KPU Minsel, apa sebenarnya akar dari perbedaan itu? Rumah Rakyat di Teep ditempati oleh 30 orang yang memiliki kesamaan visi namun membawa misi yang berbeda. Belajar dari aspek teoritis. Misi pembedanya muncul ke permukaan, ketika Fraksi diperhadapkan pada fase esensi politik yakni para wakil rakyat kita berupaya mencari-cari posisi, mendapatkan keinginan dan mempertahankan powernya.

Baca juga:  Dihadiri Bupati dan Wabup, Tumbuan Pimpinan Sidang Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

‘’Oleh kalangan tertentu, AKD di DPRD Minsel merupakan alat supremasi untuk menunjukkan kepiawaian berkomunikasi politik dan tentu meng-input kepentingan di dalamnya. Lasimnya faktor Misi politik ini dibawa oleh yang namanya Fraksi itu sendiri. Tapi kadang mereka lupa bahwa agregasi politik yang dipundaknya butuh cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh fraksi fraksi yang berbeda, dapat digabungkan menjadi alternative-alternatif sebagi kekuatan di DPRD Minsel sendiri,’’jelasnya.

Sementara itu, akankah rakyat melihat siapa yang tidak sejalan akan ketinggalan iringan, tapi yang beriringan sudah pasti sejalan. Padahal regulasi sebagai alas pembentuk sudah jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan upaya untuk menguatkan kedudukan DPRD sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah.

Baca juga:  Terkait Pemanfaatan SDA, Atteng: Ada Ijin atau Tidak Wajib Bayar Pajak

‘’Sementara PP ini sebenarnya untuk menguatkan DPRD. Meskipun secara umum mungkin tidak terlalu banyak hal yang berbeda antara PP itu sendiri dengan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Walau di sisi lain tidak dipungkiri bahwa beberapa pasal dalam PP ini menimbulkan banyak tafsir, sehingga tidak sedikit DPRD datang ke DPR RI dan Kemendagri dengan tujuan berkonsultasi,’’tegas Pangemanan lagi.

Prinsipnya rakyat merindukan wakilnya di dewan mempertontonkan bijak berdemokrasi serta menunjukkan sikap negarawan sebagai Anggota Dewan Terhormat. ‘’Dengan harapan, apapun keinginan rakyat, kita harus dukung. Jangan kedepankan ego masing-masing. Olehn ya, kita duduk bersama dan bicarakan. Kalau masing-masing ego, kapan Minsel Hebat kita pertahankan ,’’pungkas staf dosen FISIP Unsrat Manado. (ape)

Pos terkait