Menu

Kaseger Bantah Terjadi Kelangkaan Pupuk di Modoinding

  Dibaca : 643 kali
Kaseger Bantah Terjadi Kelangkaan Pupuk di Modoinding
Kaseger Bantah Terjadi Kelangkaan Pupuk di Modoinding

indoBRITA, Modoinding – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Sandra Rondonuwu, STh, SH saat melakukan reses di Kecamatan Modoinding menerima keluhan masyarakat terkait kelangkaan pupuk. Namun demikian, anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Harli Jones Kaseger, SE langsung angkat suara dan membanta soal kelangkaan.

Disinyalir ada distributor ilegal menyalurkan pupuk. Dan pemerintah diminta menyelidiki oknum-oknum diatas.

‘’Yang benar, bahwa selama ini soal pupun tidak pernah terjadi kelangkaan. Kecuali pemerintah daerah meminta tambahan kuota pupun untuk Sulawesi Utara. Pada dasarnya, soal hal diatas tidak pernah terjadi kelangkaan. Kalau pun ada, itu dilakukan oknum-oknum yang tak bertanggungjawab,’’kata Kaseger yang dari Fraksi Partai Golkar.

Menurutnya, terjadinya kelangkaan pupun pertama karena anggaran baru setiap tahun. Bahwa, berita soal kelangkaan pupuk melalui anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu, STh SH sudah berlebihan.

‘’Jadi sekali lagi, sebenarnya pupuk itu tidak langkah. Pertama, APBD terbatas, sehingga untuk mendapatkan pasokan pupuk terjadi pengurangan. Jadi, hal diatas adalah lagu lama. Kedua, aturan sekarang sangat ketat. Jadi, petani harus membuat RDKK. Agar, petani bisa mendapatkan subsidi pupuk sebesar dua hektar,’’jelasnya.

Baca juga:  Dilapor Abaikan Hak Karyawan, Legislator Sulut Ini Mengaku Tak Gentar

Kaseger juga menjelaskan biasanya petani yang mengeluh soal kelangkaan karena mereka tidak masuk dalam RDKK. Karena sudah dimanjakan dengan subsidi pupuk. Oleh sebab itu, pemerintah memperketat soal subsidi sesuai kebutuhan petani. Dimana, tentunya yang masuk adalah sesuai RDKK.

‘’Dimana, Saron-sebut Sandra Rondonuwu ingin mencari solusi soal kelangkaan pupun di Modoinding khususnya. Tetapi, Kaseger menilai hal diatas tidak bisa. Solusin ya, pemerintah itu minta tambahan kuoto ke Kementerian Pertanian untuk tambahan kuota di Sulut. Sekali lagi, untuk mendapatkannya, petani tersebut harus masuk E-RDKK dan hal diatas akan diperuntukan kepada petani sendiri,’’tegas pengusaha sukses ini.

Lagi pula, dijelaskannya oh pupuk langkah di Modoinding. Oh sebab, permainan-permainan agen atau penyalur. ‘’Apa yang dipermainkan? Tugas distributor itu sesuai aturan menyalurkan. Masalah kuota pupuk, bukan urusan distributor pupuk. Itu urusan pemerintah untuk dapatkan kuota pupuk.

Baca juga:  Polres Minsel Kawal Aksi Unjuk Rasa Damai di Kantor Bupati dan DPRD Mitra

‘’Dengan demikian, sesuai keinginan petani soal benarkah terjadi kelangkaan. Maka pemerintah daerah juga harus sigap memperjuangkannya. Yang pasti, pemerintah daerah meminta tambahan kuota kepada Kementan RI di Jakarta. Biar masalah kelangkaan benar-benar tidak terjadi. Kalau solusi adalah petani yang ingin mendapat subsidi, maka dia harus masuk E-RDKK. Petani mau menjerit sekalipun, tetapi tak masuk dalam E-RDKK, toh tetap tak akan mendapatkannya,’’pungkas Kaseger lagi.

Ditambahkannya, semuanya harus sesuai aturan dan jelas harus dicari solusinya. Namun demikian, Kaseger meminta pemerintah harus tegas soal adanya distribusi illegal yang masuk keluar melalui petani.

‘’Ya, para distributor illegal yang mondar-mandir Modoinding serta daerah hortikultura harus ditangkap dan minta pertanggungjawabkan. Mereka datang dengan kendaraan untuk menjual pupuk. Sementara di Modoinding sendiri memiliki distributor resmi yang tentunya menguntungkan petani holtikultura tersebut. Sekali lagi, pemerintah harus bekerjasama dengan Sat Pol PP atau juga dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas soal distributor illegal,’’pungkasnya dengan nada keras. (ape)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional