Urus Administrasi Kependudukan Gratis!

  • Whatsapp
Penandatanganan Pakta Integritas Dukcapil-KB Sulut.

indoBRITA, Manado – Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) Sulawesi Utara Bahagia Mokoagow menegaskan untuk kepengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis.
“Kalau ditemukan tolong lapor. Pastinya disertai dengan nama oknum yang meminta uang,” tegas Mokoagow di sela-sela Penandatanganan Pakta Integritas di Aula Rapat Dukcapil-KB Sulut, Senin (20/1/2020).
Ia membeberkan semua pelayanan administrasi dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran dan akta kematian, gratis.
“Dokumen dari lahir, hidup dan mati, tidak dipungut biaya. Itu berlaku di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Jika ada oknum yang melanggar dengan meminta imbalan atas kepengurusan pelayanan administrasi kependudukan pastinya diberikan sanksi.
“Tugas kita pengawasan di 15 kabupaten/kota di Sulut. Makanya kalau ada pungutan tolong laporkan ke kami,” tukasnya.
Bahkan, untuk pejabat yang ada di Dukcapil-KB Sulut, telah berjanji lewat pakta integritas. Yang intinya tidak akan melanggar aturan.
“Saya harap teman-teman semua bisa mengerti mematuhi dan melaksanakan integritas yang sudah kita tandatangani,” tuturnya.
Ia menambahkan seluruh ASN dan THL di lingkup Dukcapil-KB Sulut untuk selalu berpegang pada tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Jangan ada yang melangkahi. Etika pun tetap dijaga karena kalau tidak banyak hal yang langsung dapat penilaian minus,” tukasnya.
Berikut tujuh poin yang tertuang pada pakta integritas Dukcapil-KB Sulut:
1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest ) dalam pelaksanaan tugas, sambil senantiasa mengedepankan loyalitas kepada kepemimpinan atasan.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta turut
menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekwensinya.(sco)

Baca juga:  Bagian Umum DPRD Provinsi Sulut ke Minsel, Paerunan: Harusnya, DPRD Minsel Tipe B

Pos terkait