DPRD-Pemprov Sulut Bahas Isu Daerah

indoBRITA, Manado – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menyambangi Kantor Gubernur Sulut, Senin (20/1/2020). Vonny Paat selalu ketua komisi didampingi Wakil Ketua Wenny Lumentut serta pengurus lainnya diterima Sekdaprov Edwin Silangen di Ruang Rapat WOC. Pertemuan tersebut membahas beberapa isu daerah untuk tahun 2020.
Sebelum bahas isu daerah, Sekdaprov Silangen berkesempatan menyampaikan pandangan secara umum perkembangan makro pembangunan yang ada di Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK).
Selanjutnya, Komisi I langsung membahas terkait batas wilayah Bolmong dan Bolsel. Serta dana Pilkada 2020. Kepala Biro Pemerintahan Jemmy Kumendong pun menjelaskan kronologis permasalahan batas wilayah kedua daerah itu, di mana oleh pemprov secara khusus sudah melakukan mediasi sebagaimana peraturan dari Mendagri.
Sementara untuk dana Pilkada 2020 dijelaskan secara langsung oleh Asisten III Pemprov Sulut Asiano G Kawatu. Dibeberkannya, penyusunan APBD 2020 berdasarkan Permendagri 33 tahun 2019 didalamnya ada 10 prioritas dan untuk dana hibah pilkada pihaknya sudah melakukan upaya untuk penyatuan persepsi sehingga mendapatkan angka-angka yang proporsional. Angkanya sudah dikonsultasikan dengan Kemendagri dan hasilnya sudah tertera dalam SK Gubernur sesuai dengan pemberian hibah.
“Hibah ini terdiri dari KPU, Panwas TNI, Polri. Khusus untuk pihak polisi ada kenaikan di tahun 2020 dan kenaikan ini sudah konsultasikan dengan kementrian. Memang maksimal 90% kenaikan ada hitung-hitungan angka inflasi. Ada kabupaten/kota yang terlambat dan akan dikonsultasikan kembali dengan biro hukum dan badan keuangan selanjutnya dikonsultasikan di kemendagri,” ungkapnya.(sco)

Baca juga:  Muscab Serentak Partai Demokrat Sulut, Ini Pesan Penting dari AHY

Pos terkait