Menu

Sengkey: Bupati CEP Bisa Gelar Roling Lagi

  Dibaca : 46 kali
Sengkey: Bupati CEP Bisa Gelar Roling Lagi
Sengkey: Bupati CEP Bisa Gelar Roling Lagi

indoBRITA, Amurang – Masih soal roling yang digelar bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE belum lama. Bahkan, soal roling diatas berhembus kabar dugaan banyak masalah. Namun, sesuai UU No.10/2016 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pasal 71 menjelaskan, bahwa bupati masih bisa melaksanakan roling asal ada rekomendasi Kemendagri.

Menurut Ketua Koordinasi Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Minsel Franny Sengkey, SE apa yang ditulis sesuai UU semuanya benar. ‘’Kecuali, untuk melaksanakan roling kembali wajib mengantongio surat rekomendasi Kemendagri. Kapanpun itu bisa, walau dikatakan sesuai aturan tak lagi bisa. Sekali lagi, semuanya bisa dilaksanakan asalkan memegang surat rekomendasi,’’kata Sengkey saat dikonfirmasi wartawan ini Rabu (22/01/2020) sore tadi.

Baca juga:  Audence Gagal, Pilkada Minsel Berpotensi Tahun 2024

Kata wartawan senior ini, regulasi diatas sah-sah saja bupati melaksaakan roling. Karena memang, belum tentu para pejabat yang dilantik kemudian semuanya rajin atau mendengar perintah bupati. ‘’Sekali lagi, hal diatas belum tentu benar semuanya. Namun demikian, kita serahkan saja kepada bupati Minsel melihat siapa0siapa pejabat yang loyal tersebut. Ingat, sekarang tahun politik. Bahwa, belum semuanya bupati mengetahui siapa pejabat yang loyal kepadanya,’’ungkap Sengkey lagi.

Sekali lagi, diungkapkannya bahwa untuk melakukan roling atau pergantian pejabat sah-sah saja dilakukan bupoati. Asal kan lagi, bupati menggunakan surat rekomendasi dari Kemendagri. Pun demikian, kalau ada suraty diatas kapan saja bisa dilaksanakan.

Baca juga:  Semarak HUT RI ke-72, Ribuan Peserta Ikut Gerak Jalan

Menyinggung soal ASN yang banyak menggunakan media sosial. Bahkan dikategorikan berperan aktif dalam segala sesuai dengan politik. Sengkey mengatakan bahwa sesuai Bimtek Panwas Kecamatan bahwa itu hak mereka.

‘’Ya, kami minta semua Panwas di 17 kecamatan harus bergerak. Kalian jangan hanya tidur, ingat semua kecamatan, desa dan kelurahan banyak ASN atau PNS. Dan pasti, mereka sedang bekerja sesuai aturan yang berlaku. Artinya, mereka harus diawasi gerak gerik mereka. Artinya, bukan menjebak. Tetapi, sebaiknya ASN harus netral dan untuk melakukan medsos harus transparan,’’pungkasnya. (ape)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional