Menu

Soal BPJS Minsel Belum Penandatanganan MoU Antara Pemkab Minsel

  Dibaca : 54 kali
Soal BPJS Minsel Belum Penandatanganan MoU Antara Pemkab Minsel
Soal BPJS Minsel Belum Penandatanganan MoU Antara Pemkab Minsel

indoBRITA, Amurang – Hingga akhir Januari 2020, soal polemik BPJS KIS belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, antara BPJS Minsel dan Pemkab Minsel belum ada penandatanganan MoU. Dengan demikian, hal diatas lantaran belum adanya aturan. Bahkan, soal APBD 2020 pun belum ada titik terang apakah menggunakan peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Bupati (Perbub). Namun demikian, masalah diatas menjadi dilema Pemkab dimana masih sementara mencari solusi.

Anggota DPRD Minsel Drs Roby Sangkoy menjelaskan, saat ini kondisi soal BPJS (Kartu Indonesia Sehat atau KIS) masih dicari solusi. ‘’Jadi, menyikapi kondisi soal BPJS daerah yang sampai akhir Januari 2020 belum ditandatangani MoU antara pihak Pemkab Minsel. Kendalanya, bahwa APBD Minsel bukan dalam bentuk Perda. Tapi dalam bentuk Perkada. Hal diatas akibat DPRD Minsel tidak membahasnya,’’ujar Sangkoy.

Baca juga:  Diberhentikan Sepihak, 6 Karyawan PT AMR Mengadu Ke DPR

Kata Rosa-demikian sapa pria vokal dari Fraksi Partai Golkar tersebut, menjelaskan bahwa iuran BPJS melalui kebijakan pemerintah pusat yang saat ini naik sampai 100 persen. Bahwa, data kepesertaan BPJS yang tidak valid. Dimana, baik BPS, Capil, Dinas Sosial, KB/Dinas Kependudukan berbeda data jumlahnya.

‘’Data kependudukan, keluarga kurang mampu serta kepesertaan BPJS khusus KIS dan BPJS daerah banyak yang tidak dilaporkan tentang status kepesertaan yang sudah meninggal. Dan sudah pindah tempat tinggal,’’ungkapnya.

Ditambahkannya lagi, olehnya jika tidak didata kembali, status kepesertaan (meninggal dan pinda tempat tinggal) secara otomatis kabur. Maka akan merugikan keuangan daerah. Dengan demikian, mengingat iuran BPJS yang naik 100 persen serta mengvaliditasi data kependudukan yang valid khususnya kepesertaan JKN/KIS. Maka berilah waktu bagi jajaran dalam hal ini bupati Christiany E Paruntu dalam menyusun Perkada APBD Minsel dengan baik.

Baca juga:  KEK Pariwisata Hadiah HUT Sulut ke-53

‘’Dan yakin, menurut Rosa bupati CEP dan wakil bupati FDW tetap dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang Kesehatan. Sekali lagi, harapan diatas akan terealisasi, biar masalah iuran BPJS akan kembali dibiayai pemerintah. Dan masyarakat kembali akan menjadi sehat,’’sebut Sangkoy dalam Forum Grup Diskusi (FGD) di Ko.pisinggah, Ranomea belum lama berselang. (ape)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional