Menu

Tolak Pjs Hukum Tua Goni, Warga Sondaken Temui Dinas PMD Minsel

  Dibaca : 50 kali
Tolak Pjs Hukum Tua Goni, Warga Sondaken Temui Dinas PMD Minsel
Tolak Pjs Hukum Tua Goni, Warga Sondaken Temui Dinas PMD Minsel

indoBRITA, Amurang – Sekitar 50-an warga Desa Sondaken Kecamatan Tatapaan, Jumat (24/01/2020) menemui Dinas PMD Kabupaten Minahasa Selatan. Kedatangan warga Sondaken tersebut diterima oleh Kepala Dinas PMD Minsel Hendrie Lumapow, SH dan didampingi Kepala Bidang Pemdes Grace Sangian dan Kepala Bidang Perencanaan Esther Masengi. Kedatangan diatas terkait penolakan Pjs Hukum Tua Meyke Goni yang dilantik awal bukan Januari 2020 oleh Camat Tatapaan Meylisa Aring, SSTP.

‘’Ya, kami datang di Dinas PMD Minsel untuk membawa surat pernyataan penolakan Pjs Hukum Tua Sondaken Meyke Goni. Pasalnya, Goni yang menggantikan Steven Lintjewas hingga kini tidak member diri dengan masyarakat Sondaken. Dengan demikian, kami merasa bahwa pergantian oleh Camat Tatapaan ada permainan,’’ujar Billy Mangune coordinator warga.

Menurut Mangune yang didampingi Jams Wungow dan Olke Rantung mengatakan, bahwa kedatangan kami di Dinas PMD sudah yang ketiga kalinya. ‘’Kami member waktu sampai akhir Januari 2020. Apabila keinginan kami tidak direalisasi, maka kami akan datang dengan jumlah yang banyak. Ingat, kami datang di Tumpaan dan Dinas PMD hanya untuk minta pertimbangan soal pergantian Pjs Hukum Tua Steven Lintjewas,’’kata mereka.

Baca juga:  Rp20 Miliar Anggaran Untuk Bangun Sentra IKM

Kepala Dinas PMD Hendrie Lumapow, SH mengakui bahwa yang bertanggungjawab soal diatas adalah Camat Tatapaan Meylisa Aring, SSTP. Pasalnya, sebelum dikeluarkan SK Bupati, Camat Tatapaan mengeluarkan rekomendasi lebih dulu. Setelah diterbitnya rekomendasi, maka Dinas PMD menerbitkan SK Bupati soal pergantian Pjs Hukum Tua Sondaken.

‘’Memang, saat kami konfirmasi ke ibu camat menegaskan bahwa soal penolakan warga Sondaken terhadap Pjs Hukum Tua Meyke Goni tidak ada masalah lagi. Artinya, semua aman dan terkendali. Dengan demikian, kami pun merasa bahwa hal diatas aman juga. Tetapi, setelah warga Sondaken datang dengan banyak orang ternyata informasi diatas salah,’’sebut Lumapow.

Baca juga:  Resmikan Perpustakaan LP Amurang, Bupati CEP Akui Bangga Napi Saling Berkomunikasi

Kami pun langsung laporkan kepada Sekda Denny Kaawoan terkait masalah diatas. Kata pak Sekda ini harus dilaporkan kepada ibu bupati. Jangan terjadi lebih krusial lagi. ‘’Sekali lagi, masalah ini secepatnya diselesaikan,’’pungkasnya.

Ditempat terpisah, Camat Tatapaan Meylisa Aring ditemui di lokasi Pameran Hari Jadi Minsel ke-17 Sabtu (25/01/2020) mengakui kalau penjelasan ibu bupati tetap dipertahankan. ‘’Ya, sesuai penyampaian ibu bupati, SK-nya dipertahankan. Berarti, Pjs Hukum Tua Meyke Goni sah. Bukan harus mengikuti keinginan warga Sondaken,’’ucap perempuan asal Amurang Barat ini. (ape)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional