Menu

Dugaan Korupsi DPRD Manado, 40 Legislator Manado Diminta Segera Kembalikan Uang Negara

  Dibaca : 403 kali
Dugaan Korupsi DPRD Manado, 40 Legislator Manado Diminta Segera Kembalikan Uang Negara

IndoBRITA, Manado – Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) anggota DPRD Manado periode 2014-2019, saat ini tengah berlangsung di Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado.

Dimana Kejaksaan memiliki komitmen untuk melakukan pemulihan keuangan negara.

Menurut Kepala Kejari (Kajari) Manado, Maryono pihaknya tidak menutup ruang terjadinya pengembalian kerugian negara dari masing-masing Legislator periode lalu.

Hanya saja, Maryono menegaskan kalau uang tersebut harus dikembali secara utuh dengan batas waktu 1 bulan.

“Untuk penyelamatan kerugian negara tetap diutamakan, dan mereka (legislator manado 2014-2019, red) melalui satu perwakilan telah berkonsultasi. Di sini kami telah menegaskan agar kerugian uang negara dikembalikan, dengan tenggang waktu 1 bulan,” ungkap Maryono, saat dihubungi awak media, Rabu (05/02).

Baca juga:  Kapolda Sulut : Kita Harus Kuat dan Solid, Internal maupun Eksternal

Selebihnya, dirinya menegaskan kalau proses pengembalian tidak boleh dilakukan secara cicil.

“Harus dikembalikan penuh, tidak boleh dicicil, untuk satu anggota dewan itu hitungan sekitar 150-200 juta. Prosesnya nanti kami akan menghadirkan pihak BRI, dan begitu terjadi pengembalian, uang langsung disetorkan ke kas negara,” pungkas Kajari Manado, didampingi Kasie Intelnya, Theodorus Rumampuk.

Terpisah, Kasie Pidsus Kejari Manado, Parsaoran Simorangkir menambahkan bahwa sampai saat ini, dugaan Tipikor penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi di DPRD Manado periode 2014-2019 di tingkat penyidikan masih berproses. “Saat ini masih didalami, kami terus bekerja,” tanggap Simorangkir.

Baca juga:  Pelayanan Disdukcapil Minsel Gunakan Layanan Online

Sebagaimana diberitakan sebelumnya,  Kejari Manado secara resmi telah menaikkan status kasus dugaan Tipikor DPRD Manado, dari tahap penyelidikan ke penyidikan (sidik).

Hal tersebut ditandai dengan keluarnya surat perintah penyidikan nomor : Print-223/P.1.10/Fd.1/01/2020, Jumat (31/01).

Adapun kerugian negara yang teridentifikasi sementara berjumlah sekitar Rp6,3 miliar lebih.(hng)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional