Bupati CEP Tegaskan Pilhut Serentak, Sekda: Tidak ada Anggaran?

  • Whatsapp
Bupati CEP Tegaskan Pilhut Serentak, Sekda: Tidak ada Anggaran !

indoBRITA, Amurang – Bupati Minsel DR (HC) Christiany Eugenia Paruntu, SE sewaktu menyampaikan sambutan di Hari Jadi ke-17 Kabupaten Minahasa Selatan menegaskan, bahwa Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Minsel tetap tahun 2020. Bahkan, orang nomor satu di Minsel meminta Dinas PMD Minsel untuk langsung mendata jumlah desa yang akan menggelar Pilhut.

Namun demikian, pernyataan bupati Tetty Paruntu dibanta Sekda Minsel Denny P Kaawoan, SE MSi. ‘’Oh, Pilhut Minsel belum. Belum ada anggaran. Belum ditetapkan anggaran di APBD. APBD saja belum selesai, kog mau dilaksanakan Pilhut. Anggarannya berasal dari mana,’’tanya Kaawoan.

Bacaan Lainnya

Kaawoan menepis bahwa pernyataan bupati CEP tanpa koordinasi dengannya. Yang pasti, Pilhut serentak Minsel nanti tahun 2021. ‘’Sekali lagi, Pilhut serentak Minsel baru akan dilaksanakan tahun 2021. Nah, melalui APBD 2021 pasti tertata. Bahkan, sekitar Rp 3,5 miliar anggarannya,’’sebut pria tambun ini.

Baca juga:  Bawaslu RI Sosialisasi Prodak Hukum dan Pantau Kesiapan Pilkada Minsel

Kepala Dinas PMD Minsel Hendrie Lumapow, SH angkat suara dan membantah pernyataan Sekda Denny Kaawoan. ‘’Oh, dia (sekda, red) salah menyebut. Kalian juga mendengar pidato/sambutan bupati di Rapat Paripurna Istimewa (RPI) DPRD Minsel dalam rangka Hari Jadi Minsel ke-17 tahun. Jadi, sudah barang tentu Pilhut harus digelar. Jangan lagi, pak sekda menanggapi miring apa yang sudah disampaikan bupati. Ataukah sekda menilai bupati salah menyampaikannya,’’tanya Lumapow.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan serta Pemuda dan Olahraga Minsel ini menyebut, bahwa yang kami pakai adalah pernyataan bupati. ‘’Sekali lagi, apabila kami pakai pernyataan sekda. Maka apa yang akan masyarakat sampaikan. Ingat, semua masyarakat telah mengetahuinya. Termasuk di Media Sosial (Medsos) sudah viral,’’pungkasnya.

Baca juga:  Minggu Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Panji Yosua GMIM Rayon Minsel Jaga Rumah Ibadah

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jerry Bokau, SSos heran. ‘’Antara bupati dan sekda salah persepsi. Mana yang benar? Kata bupati atau sekda,’’ungkap Bokau. Mantan Hukum Tua Pakuure Tiga ini menjelaskan, apa yang sudah disampaikan bupati di acara RPI DPRD Minsel adalah sah. Olehnya, Dinas PMD Minsel segera menetapkan jadwal. Walau diakuinya, tahun 2020 ada Pilkada Minsel. Namun, bagi APDESI sangat mendukung dilaksanakan Pilhut serentak.

Dari informasi diatas, masyarakat Minsel pun mempertanyakan kapasitas sekda. ‘’Oh, kalau pak sekda tak menggarkan anggaran Pilhut serentak. Berarti, sekda harus mempertanggungjawabkan. Dia itu tahu apa dengan Minsel. Ingat, sekda hanya kepercayaan bupati. Harusnya mendengar keputusan bupati juga. Dengan demikian, kami harap pelaksanaan Pilhut serentak tetap dilaksanakan,’’tegas warga yang minta namanya tak ditulis sambil mendesak ditetapkan Pilhut serentak. (ape)

Pos terkait