Menu

Belum Miliki Perda Metrologi Legal, Konsumen Banyak Dirugikan?

  Dibaca : 62 kali
Belum Miliki Perda Metrologi Legal, Konsumen Banyak Dirugikan?
Belum Miliki Perda Metrologi Legal, Konsumen Banyak Dirugikan?

indoBRITA, Amurang – Kabupaten Minahasa Selatan hingga saat ini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) Metrologi Legal. Pasalnya, sesuai UU No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memiliki Perda Metrologi Legal. Sementara, sejak tahun 2018 kewenangannya telah dilimpahkan ke Kabupaten/Kota. Dan Provinsi Sulut baru Kota Manado yang siap, baik SDM dan peralatan.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Minsel Adrian Sumuweng melalui Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Lingkan OF Suoth kepada indoBRITA.co, Senin (24/2/2020) membenarkannya. ‘’Pada dasarnya, Dinas Perdagangan Minsel telah melakukan komunikasi dengan Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setdakab Minsel terkait usulan Ranperda Metrologi Legal. Hal ini sesuai UU No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal,’’ujar Sumuweng melalui Suoth.

Baca juga:  Polres Minsel Amankan 5 Tersangka Kasus Penganiayaan

Dikatakan Suoth, banyak alat ukur baik di pasar-pasar serta supermarket dan mini market, termasuk kios/warung di desa/kelurahan di Minsel. Katanya, alat ukur yang digunakan pedagang wajib mendapat perhatian melalui tera ulang.

‘’Akan tetapi, karena masalah Minsel belum memiliki Perda Metrologi Legal. Maka, usulan dan masukan konsumen belum bisa dilaksanakan. Bahkan, masalah diatas sangat komplek dan harus hati-hati,’’jelas perempuan cantik ini.

Ditambahkannya lagi, tahun 2017 soal tera ulang masih menjadi tanggungjawab Provinsi Sulawesi Utara. Jadi, pada saat Pemprov Sulut melaksanakan tera ulang dipasar-pasar, kami hanya pendamping saja.

Baca juga:  Harkonas 2019: Eman Minta Produsen Berlaku Baik ke Konsumen

‘’Tetapi, masuk tahun 2018 kewenangan diatas menjadi tanggungjawab kabupaten/kota.Menurutnya, bahwa usulan Ranperda koordinasi dengan bagian Hukum Setdakab Minsel. Nanti untuk pembentukan UML baru koordinasi dengan bagian Organisasi. Dengan demikian, Suoth menambahkan Bagian Hukum siap masuk dalam usulan jika sudah dianggarkan di APBD melalui Dinas Perdagangan,”tegasnya sambil menjelaskan siap menindaklanjuti apabila anggaran siap. Makanya belum masuk dalam usulan Ranperda oleh bagian Hukum.

Disamping itu, Sekretaris Dinas (Sekdis) Ellen Lonteng menjelaskan lagi, untuk Pendirian Unit Metrologi Legal (UML) sesuai Permendag 78/2016.  ‘’Kita lihat nanti, kalau pihakya memiliki anggaran, kami pun akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait bersama Kepala Dinas Perdagangan Minsel,”ucapnya.  (ape)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Visitor Counter

Pengunjung IndoBrita.co

Today : 1289 Orang

Total Minggu ini : 56873 Orang

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional