ASN Minsel Gigit Jari, Sekda Kaawoan: Perkada APBD Tidak Anggarkan TTP

  • Whatsapp
ASN Minsel Gigit Jari, Sekda Kaawoan: Perkada APBD Tidak Anggarkan TTP

indoBRITA, Amurang – Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Selatan Denny Kaawoan mengatakan, bahwa Perkada APBD 2020 hanya diperbolehkan belanja rutin. Namun, ASN sendiri tak menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP). Akibatnya, ASN di Minsel harus gigit jari. Padahal, harapan ASN bahwa melalui TTP sudah membantu keperluan mereka. Dimana, kegelisahan mereka bahwa SK-nya sudah berada di bank.

‘’Ya, kata Kaawoan, bahwa kalau pun APBD 2020 tidak disahkan oleh pihak legislative dan eksekutif. Maka, peluangnya hanya Perkada saja. Nah, melalui Perkada diatas, ASN sendiri tak akan menerima TTP. Pasalnya, Perkada APBD hanya diperbolehkan belanja rutin,’’jelasnya.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Bawaslu Sulut Miliki Nakhoda Baru, Ini Tantangan Berat Menurut Ferry Liando

Dikatakan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Minsel, bahwa seiring dengan masih belum selesai persoalan antara eksekutif dan legislative mengakibatkan mandeknya pembahasan APBD. Disatu sisi, karena sama-sama tidak mau mengakui siapa yang benar dan siapa yang salah.

‘’Sejatinya, bahwa persoalan antara eksekutif dan legislative berimbas karena soal belum dimasukannya draff usulan nama dari Fraksi Partai Golkar (FPG). Akibatnya, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Minsel hingga saat ini tidak disahkan alias berjalan sesuai aturan. Dengan demikian, semua berimbas pada tidak berjalannya pembangunan dan lain sebagainya,’’tambah Kaawoan.

Menjadi pertanyaan diatas, terhing Januari dan Februari ini ASN tak ada kabar apakah akan menerima TTP. Kaawoan menjelaskan, bahwa memang demikian. TTP untuk ASN Minsel pada umumnya tak akan menerima TTP.

Baca juga:  Perwakilan Wartawan Terima Bantuan Sembako dari Kapolda Sulut

‘’Olehnya, kalau kita menggunakan Perkada, selama 12 bulan kedepan kita tak akan mendapatkan TTP. Artinya, ASN Minsel terpaksa gigit jari. Bahkan, bukan hanya itu saja, semua tuntutan dan SPPD sekalipun tak akan dibayarkan melalui Perkada APBD berjalan,’’ucapnya tegas.

Sementara itu, Ketua Fraksi Primanas Jaclyn I Koloay menyebut, persoalan di DPRD Minsel membuat banyak yang dirugikan itu karena belum ada titik terang salah satu fraksi, yaitu FPG. ‘’Tetapi, jujur bahwa kubu 16 menyatakan siap membahas APBD apabila AKD disahkan. Sekali lagi, persoalan diatas akan lebih rumit apabila Pembina Politik didalamnya bupati dan wakil bupati tidak turun tangan. Semoga, keinginan warga dan kita para anggota DPRD Minsel berhasil, itu karena dukungan semua pihak berjalan dengan baik,’’tukas Koloay yang juga Sekretaris DPD Perindo Minsel. (ape)

Pos terkait