Luncurkan IPK, Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada dan Maksimalkan Pengawasan

Ketua Bawaslu RI Abhan dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat peluncuran IPK Pilkada 2020 di Jakarta (Foto: dok Bawaslu RI)

indoBRITA, Jakarta– Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Jakarta, Selasa (25/2/2020). Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.

“Karena itu dibutuhkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Tes Wawancara Selesai, Esok Hasilnya Diumumkan, Ada Tiga Nama Calon Sekdaprov Sulut Disodorkan ke Presiden
Pimpinan Bawaslu RI dalam sesi temu pers (Foto: dok Bawaslu RI)

Dimensi-dimensi kerawanan pada tingkat kabupaten/kota memiliki skor rata-rata 51,65 yang masuk dalam kategori rawan sedang. Artinya, kerawanan pilkada di tingkat kabupaten/kota berada pada level 4 yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi. Sedangkan pada pemilihan gubernur, Sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan memiliki skor rata-rata skor 73,8 yang masuk dalam kategori tinggi, yang berarti hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan pilkada. Empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah  dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Baca juga:  Pengawasan Ketat, Bawaslu dan Panwaslu serta Panwas Desa/Kelurahan Bergerak Cepat

Kedua adalah dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.

Ketiga dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Terakhir adalah dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.

“Komisioner Bawaslu di seluruh daerah harus melakukan pengawasan dengan maksimal dan bekerja dengan sebaik mungkin. Mari sukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2020,” ujar Abhan. (*/adm)

Pos terkait