Wagub Kandouw Kembali Ingatkan Pengawasan Dana Desa

indoBRITA, Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengatakan hadirnya dana desa (dandes) sangatlah membantu bagi sejumlah desa di Bumi Nyiur Melambai.

“Bicara manfaat dana desa, sesuai data dari BPS, tahun 2019 lalu untuk pertama kalinya di Sulut tingkat penggangguran di desa lebih sedikit dari pada di kota. Itu artinya (dapat dicontohkan) dandes memberi kontribusi nyata dalam pembangunan dan perekonomian di desa,” ujar Wagub Kandouw pada Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Sulut, Selasa (25/2/2020) di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.

Bacaan Lainnya

Kendati demikian, diakui wagub, dana desa hingga kini masih belum berjalan maksimal.

“Namun kita sadari, pemanfaatan dana desa belumlah maksimal. Masih banyak potensi-potensi yang bisa kita optimalkan (melalui dandes). Pengalokasian dana desa yang tepat sasaran selama ini selalu kita upayakan, namun kenyataannya masih banyak kekurangan, termasuk pengawasan,” jelasnya.

Mantan ketua DPRD Sulut ini pun mengharapkan pengelolahan dana desa bisa dilakukan dengan baik.

Baca juga:  OD Satu-satunya Gubernur Sumbang Pemikiran RPJMN 2020-2024

“Sudah lama Pak Gubernur (Olly Dondokambey) mengingatkan bahwa pemanfaatan dan pengawasan itu penting. Selama ini masih ada stakeholder terkait dana desa yang belum menguasai pengolahan dana desa. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dirjen Keuangan Daerah dan para narasumber/pemateri yang hadir untuk memberikan pencerahan dalam hal pengolahan dandes,” tutur wagub.

Diakhir sambutan, Wagub Kandouw menitipkan pesan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah. “Untuk tahun depan, dana desa yang disalurkan di Sulawesi Utara kiranya dapat ditingkatkan,” pungkas wagub.

Sementara itu, mewakili Menteri Dalam Negeri membuka acara sekaligus membawakan sambutan, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto, menyampaikan beberapa hal, termasuk arahan Presiden Joko Widodo lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kemendagri sangat mendukung ide mengenai rencana transfer langsung kepada daerah. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang penyaluran dandes beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar dana ini sesegera mungkin untuk disalurkan ke daerah, dan Kemendagri agar melakukan pembinaan dan pengawasannya bersama-sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),” ujar Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Baca juga:  Wagub Kandouw: Pentingnya Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan Daerah

“Presiden menekankan agar penyaluran dandes dapat dilakukan dengan lebih efektif dan manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat desa.” lanjutnya.

Diketahui, untuk tahun ini penyaluran dana desa dilakukan dengan mekanisme penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan dalam tanggal dan waktu yang sama. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan dana desa akan lebih cepat diterima oleh desa, pengendapan Dana Desa di RKUD tidak akan terjadi, serta tetap tercatat dalam APBD kabupaten/kota. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan dapat membangunkan ketahanan ekonomi desa, di antaranya adalah program-program yang padat karya dan berdampak ke masyarakat.

Kegiatan yang diikuti lebih dari 2000 perserta yang terdiri dari seluruh camat dan kepala desa se-Sulawesi Utara tersebut juga dihadiri oleh Unsur FORKOPIMDA Sulut, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Wakil Bupati Minahasa Utara, Wabup Bolaang Mongondow, Wabup Sangihe, Asisten III Setdaprov Sulut dan para pejabat lainnya. (sco)

Pos terkait