Menu

Bukan Hanya SPPD, ASN Bappelitbang Juga Ungkap Soal Setoran TKD

  Dibaca : 509 kali
Bukan Hanya SPPD, ASN Bappelitbang Juga Ungkap Soal Setoran TKD

indoBRITA, Minut -Satu per satu skandal keuangan di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mulai tercium publik. Bukan hanya soal setor menyetor dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, namun juga terkait setoran dana Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Informasi awal dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Minut, TKD bulan Januari-Maret sudah disetorkan ke Bupati Minut, sehingga para ASN nanti menerima TKD pada April 2020 diduga menunggu pergeseran anggaran.

“Sampai sekarang, kami belum menerima TKD. Informasinya kami nanti menerima TKD pada April, karena yang anggaran triwulan pertama sudah disorong ke pimpinan (Bupati Minut, red). Padahal kami ASN, hanya berharap TKD untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar ASN Bappelitbang Minut Peggy Paruntu kepada media secara terang-terangan.

Pengakuan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), terkait setoran dana mendapat dukungan banyak pihak agar diusut sampai tuntas.

Tokoh masyarakat yang juga Ketua Golkar Minut Denny Wowiling mendesak agar kasus ini bisa diungkap Aparat Penegak Hukum (APH), serta melakukan investigasi ke semua dinas.

Dewo sapaan akrabnya , mengaku sudah mendengar desas-desus ini sejak lama, sehingga perlu ditelusuri kebenarannya.
Secara khusus Denny Wowiling mendukung langka ASN Minut yang mau membongkar praktek setor menyetor SPPD dan mendorong ASN lainnya untuk berani bersuara

“Kalau sayang Minut, seharusnya harus lebih banya seperti PG (Peggy Paruntu), asalkan itu betul terjadi di lingkungan Pemkab Minut, kalau tidak, maka akan jadi fitnah,” ujar Dewo.

Baca juga:  Antisipasi Penyebaran Covid-19, GTPP Semprot Perkantoran dan Fasilitas Umum

Desakan serupa disampaikan Tokoh Masyarakat Minut Toar Walukouw.
Ia merekomendasi agar dibuat Panitia Khusus (Pansus) di DPRD untuk mengecek penggunaan anggaran untuk SPPD.

“Bisa juga rekomendasikan Pansus. Cek pengguna anggaran agar keuangan untuk SPPD terus investigasi setiap kadis dan kabag se-Minut,” ujar Toar untuk membuktikan kebenaran pengakuan para ASN.

Sementara, aktifis William Luntungan mengkritik lemahnya DPRD Minut dalam bersikap. Menurut Luntungan, seharusnya DPRD Minut melakukan hearing ke instansi terkait.
“Pertanyaannya, apakah DPRD Minut berani? Segera hearing supaya masyarakat Minut tahu apakah betul atau tidak ada potongan-potongan seperti diberita. Menurut kita dewan Minut sekarag banyak yang panako (penakut, red). Banyak berita-berita yang dorang cuek padahal menurut kita perlu ditindaklajuti,” kritik Luntungan.

Menanggapi permintaan hearing atau rapat dengar pendapat (RPD), anggota DPRD Minut Azhar, langsung memberi tanggapan.

“RDP atau hearing bisa dilakukan bila ada laporan masyarakat dan atau bukti-bujti yg dapat dipertanggungjawabkan. Seorang anggota dewan bisa menginisiasi RPD bila ditangannya terdapat data dan bukti kuat atas suatu hal yang terjadi. Kalau tidak ada bukti, dikhawatirkan hearing hanya akan menjadi fitnah dan ajang pembunuhan karakter pihak tertentu. Kita tidak bisa nafikkan bahwa mengungkap hal-hal seperti ini mengandung resiko yang cukup besar. Tapi bukan berarti karena resikonya besar, orang-orang harus diam. Menurut saya untuk mengeliminir resiko, diperlukan persiapan pembuktian yang lengkap. Dalam negara demokrasi, hukum adalah panglima. Meski langit runtuh hukum harus tegak, begitu pameo dalam dunia peradilan,” jelas Azhar.

Baca juga:  Peggy Paruntu ‘Berkotek’ Soal SPPD-TKD, Vonnie Panambunan Tak Berdaya

Kabag Humas Pemkab Minut Chresto Palandi dimintai keterangan mengatakan, jika yang bersangkutan tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu.

Sebelumnya diberitakan, desas-desus yang berhembus beberapa tahun terakhir, terkait setoran perjalanan dinas milik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Minahasa Utara (Minut), rupanya bukan isapan jempol belaka.

Menurut pengakuan sejumlah ASN, dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang seharusnya menjadi hak mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga, diduga dikebiri, alias diberikan kepada Bupati Minut.

Pemberian terhadap bupati itu, diserahkan setiap kali mereka melakukan perjalanan dinas, baik dalam daerah maupun luar daerah.

“Torang kasiang kalau dapa SPPD hanya untung nama depe doi for stor pa bupati,” ujar salah satu ASN Pemkab Minut Peggy Paruntu, belum lama ini.

Peggy yang bertugas di Badan Pengembangan Penelitian dan Pembangunan (Bappelitbang) Minut itu menambahkan, kondisi ini telah dialami mereka sejak beberapa tahun lalu. “Dan ini terjadi di semua dinas,” tambah Peggy.(rus)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Visitor Counter

Pengunjung IndoBrita.co

Today : 1289 Orang

Total Minggu ini : 56873 Orang

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional