Menu

DPRD Siap Bahas Ranperda APBD 2020, Bupati CEP Didesak Cabut Permohonan Perkada

  Dibaca : 79 kali
DPRD Siap Bahas Ranperda APBD 2020, Bupati CEP Didesak Cabut Permohonan Perkada
DPRD Siap Bahas Ranperda APBD 2020, Bupati CEP Didesak Cabut Permohonan Perkada

indoBRITA, Amurang – Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Minahasa Selatan resmi terbentuk setelah lima fraksi menyetujui. Bahkan, sejarah mengatakan AKD DPRD Minsel adalah pertama di kabupaten/kota se-Indonesia yang ‘molor’ hingga lima bulan pasca dilantik. Olehnya, AKD telah selesai, maka menjadi persoalan utama adalah pembahasan APBD 2020.

Pasalnya, Bupati Christiany Eugenia Paruntu bersama pihak eksekutif sudah membahas dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Pemprov Sulut. Adapun hal diatas, keinginan legislative pasca terbentuknya AKD adalah APBD 2020 dibahas dan menetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Komisi I DPRD Minsel Royke Kaloh menjelaskan, setelah AKD tuntas maka keinginan kami untuk segera membahas Ranperda APBD 2020. ‘’Ya, memang saat ini menurutnya sudah terlambat. Tetapi, walau demikian, kami masih bisa membahas Ranperda APBD 2020. Karena memang, lima fraksi di DPRD Minsel telah sepakat membentuk AKD. Pun demikian, menjadi kendala adalah Perkada APBD 2020 sudah ‘tembus’ di Pemprov Sulut,’’ujar Kaloh.

Kaloh menjelaskan lagi, sebelumnya pihaknya tidak bisa membahas Ranperda APBD 2020. Karena belum terbentuk AKD. Otomatis menjadi penghalang kami bekerja, bahkan sejujurnya hal diatas sangat riskan terjadi.

‘’Namun demikian, saat ini kunci utama adalah AKD telah selesai. Dan pasti, lima fraksi di DPRD siap membahas Ranperda APBD 2020. Tetapi, usulnya bupati dan tim didesak mencabut permohonan Perkada APBD 2020 di Pemprov Sulut. Karena memang, logikanya apabila Pemkab Minsel masih ‘bertahan’ dengan Perkada, maka Perda pun tak akan bisa dibahas,’’kata Ketua Fraksi Demokrat.

Baca juga:  Polsek Modoinding Bawa Pelaku Kasus Penganiayaan di Gereja dan Didoakan

Ditambahkannya, Komisi I yang adalah mitra kerja pemerintah berharap konsultasi ke Pemprov terkait Perkada sangat baik sekali. Bahkan, pihaknya siap mendampingi bersama-sama. Lagipula, hal diatas ingin benar-benar terjadi perubahan.

‘’Sekali lagi, sebagai legislative pilihan rakyat siap membahas bersama. Apalagi, salah satu pendorong AKD akhirnya terbentuk lewat kompromi lima fraksi. Dan Ranperda APBD 2020 berharap lewat Perda dan bukan Perkada. Mengingat waktu terus berjalan, harus ada putusan cepat dan tepat. Biar kita tidak ketinggalan lagi. Yang pasti, saat ini kami siap membahas Ranperda APBD 2020,’’ucap Ketua DPC Partai Demokrat Minsel.

Senada dikatakan Wakil Ketua Komisi I Orwin Tengor, katanya bupati diminta segera mencabut permohonan Perkada APBD 2020 di Pemprov Sulut. ‘’Biar, kalau sudah resmi dicabut, kerja kita di DPRD Minsel dalam rangka membahas Ranperda APBD 2020 bisa berjalan dengan baik. Diharapkan putusan diatas menjadi tanggungjawab bersama melalui pembahasan Perda dan bukan Perkada,’’jelas anggota Fraksi Primanas.

Baca juga:  KPU Bitung Gelar Pemantapan Penyusunan Laporan Hasil Coklit dan DPHP di Pulau Lembeh

Tengor menjelaskan lagi, ada banyak kendala apabila kita menggunakan Perkada. Terbukti, selama beberapa bulan berjalan pasca belum ditetapkannya AKD, Pemprov Sulut mengembalikan draf Perkada ke Pemkab Minsel. Dan pasti, setelah AKD resmi ada, apakah Pemprov akan tetap menggunakan Perkada.

‘’Oleh sebab itu, kami mohon tindak lanjut kepala daerah (bupati, red) bersama tim untuk mencabut permohonan Perkada di Pemprov Sulut. Agar supaya, kami akan leluasa membahas Ranperda dalam rangka penetapan APBD 2020,’’kuncinya.

Ditempat terpisah, Sekda Denny Kaawoan mengaku bahwa sesuai UU sudah melampaui batas waktu pembahasan APBD melalui Perda. ‘’Sekarang sudah masuk rana Perkada. Bupati sendiri tak ingin terjadi pelanggaran bila dipaksakan menjadi Perda. Akan tetapi, bila ada peluang atau opsi diatas, kami akan mempertimbangkan kembali. Sejujurnya, saya takut menggunakan Perkada. Karena di Sulut belum ada Perkada APBD. Secara otomatis, akan banyak ‘celah’ dalam penggunaan anggaran. Namun harapannya, usulan diatas akan disampaikan segera kepada bupati untuk menindaklanjuti pencabutan permohonan Perkada di Pemprov Sulut,’’terang Kaawoan yang juga mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Minsel. (ape)

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional