Menu

Lelengboto Siap Perjuangkan Anggaran Jamkesda untuk warga Minsel

  Dibaca : 100 kali
Lelengboto Siap Perjuangkan Anggaran Jamkesda untuk warga Minsel
Lelengboto Siap Perjuangkan Anggaran Jamkesda untuk warga Minsel

indoBRITA, Amurang – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Franky Jirro F Lelengboto menjawab pertanyaan wartawan terkait masalah tidak ada anggaran jaminan kesehatan dalam draf APBD 2020. Kata Frato, bahwa hal diatas akan diperjuangkannya.

‘’Awalnya, draf APBD 2020 melalui Perkada tidak ada anggaran yang diusulkan dalam rangka jaminan kesehatan. Tetapi, setelah nantinya DPRD bersama eksekutif membahas Ranperda APBD 2020, maka saya akan memperjuangkannya. Tetapi, apa yang diusulkan teman-teman DPRD agar supaya bupati Christiany Eugenia Paruntu mencabut permohonan Perkada APBD 2020 di Pemprov Sulut biar nantinya pembahasan Ranperda dilaksanakan segera,’’kata Lelengboto.

Menurut politikus PDIP tersebut, bahwa kabupaten/kota umumnya mendapat anggaran soal jaminan kesehatan. Tetapi, Minsel sendiri tidak ada. Itu karena persoalan Perkada yang diinginkan Pemkab Minsel.

Baca juga:  Kapolres Minsel Bersama Kajari Cek Kesiapan Gudang Logistik KPU

‘’Harapannya, setelah AKD DPRD resmi terbentuk. Maka perjuangannya akan dilakukan bersama-sama anggota DPRD Minsel. Biar jaminan kesehatan melalui Jamkesda atau BPJS akan berjalan kembali. Sekali lagi, kami berharap peran serta masyarakat untuk mendukung jalannya ‘negoisasi’ antara Pemkab Minsel dan Pemprov Sulut terkait pencabutan permohonan Perkada dan kita lakukan dengan Perda,’’terang pria yang akrab dengan Pers ini.

Frato-demikian pria lulusan ITM ini menjelaskan, pada prinsipnya jaminan kesehatan harus dianggarkan. Apalagi ini menyangkut hajat hidup dan ada UU-nya yang mewajibkan pemerintah menganggarkannya. Sekali lagi, doakan biar rencana diatas berjalan dengan baik.

‘’Soal besar anggaran Jamkesda 2020 terjadi pembengkakan paska kenaikan iuran BPJS mandiri. Tetapi, hal diatas bisa dilakukan asalkan ada kesepakatan bersama dalam pembiayaan anggaran. Sekali lagi, ini penting dibiayai. Karena pemerintah wajib menanggung jaminan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya,’’harapnya.

Baca juga:  Diduga Gelapkan Uang Penjualan HP, Warga Malalayang Diadili

Lanjut Lelengboto dari daerah pemilihan (Dapil) I (Amurang Timur, Amurang dan Amurang Barat) mengatakan, harusnya kita mendapatkan data lebih dulu berapa banyak warga yang tidak mampu membayar iuran BPJS mandiri. Selanjutnya, dikombinasikan dengan biaya KIS oleh pemerintah. Berdasarkan data diatas, kita menghitung kebutuhan maksimal dan pasti hal diatas akan tertanggulangi.

‘’Sekali lagi, kita harus memilih mana yang krusial dan wajib ditanggung. Jamkesda (BPJS/KIS) merupakan salah satu tak dapat ditunda karena berurusan dengan kesehatan. Tapi, ini baru bisa dilakukan apabila APBD 2020 dibahas oleh eksekutif dan legislative. Namun, kalau melalui Perkada, maka itu menjadi tanggungjawab bupati sebagai kepala daerah di Minsel,’’pungkasnya. (ape)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional