Menu

Koloay: Perkada, Dasar Hukumnya Apa?

  Dibaca : 314 kali
Koloay: Perkada, Dasar Hukumnya Apa?
Koloay: Perkada, Dasar Hukumnya Apa?

indoBRITA, Amurang – Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBD 2020 informasi telah disetujui Kemendagri. Bahkan, antara bupati maupun instansi terkait berhasil ‘membujuk’ Kemendagri dengan menunjukkan apa fakta kalau Perkada bisa digunakan sepanjang diterima masyarakat. Akan tetapi, melihat hal diatas, Sekretaris Komisi II Bidang Keuangan dan Pembangunan DPRD Minsel Jaclyn Ivana Koloay pun angkat suara terkait usulan Perkada diatas.

‘’Bahwa, apa itu Perkada? Memasuki enam bulan sebagai anggota DPRD Minsel periode 2019-2024 justru belum terlihat apakah Minsel memiliki anggaran (dana, red). Nah, dasar hukum menyebut, Perkada (Peraturan Kepala Daerah) melalui UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 321 dan pasal 313. Juga, PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 106 dan pasal 107,’’tanya Koloay.

Baca juga:  TAC: Pemanggilan Debitur BSG Bisa Pengaruh ke Pilgub 2020

Menurutnya, sekarang menjadi pertanyaan dalam Perkada APBD 2020 adalah dasar hukum apa yang dipakai oleh pemerintah. Oh Perkada, sulit rasanya dipercaya?

‘’Sedangkan RAPBD 2020 belum dibahas bersama DPRD Minsel, bahkan belum disetujui antara DPRD dengan kepala daerah (bupati, red). Tetapi, sekarang justru disebut sudah disetujui menggunakan Perkada,’’ucap kader Perindo.

Senada dikatakan Meyvo Rumengan, kader Perindo lainnya mempertanyakan Perkada. ‘’Jelas, yang menjadi persoalan kalau kita menyetujui. Karena, setahunya kepala daerah dalam hal ini belum menyampaikan secara resmi kepada DPRD. Karena pernah digelar rapat tingkat pertama (bulan November 2019, red) tetapi itu di skors oleh Ketua DPRD Minsel Jenny J Tumbuan,’’jelas Rumengan.

Baca juga:  Bupati Tetty Didesak Segera Roling Pejabat

Rumengan juga menjelaskan, setelah diskors oleh Ketua DPRD Minsel (waktu itu, red) tapi batas waktunya tidak diketahui sampai kapan. Artinya, bahwa belum dicabut skors diatas dan akan disahkan kapan. Dari informasi yang diterima, DPRD Minsel walcom soal pembahasan RAPBD 2020. Tapi, sekarang yang berurusanpun hanya pihak eksekutif saja.

‘’Dengan demikian, sebagai warga yang tidak paham dengan aturan. Maka, kami pun mempertanyakan aturannya. Biar ketika masyarakat mengetahui, berarti warga pun menyetujuinya. Sekali lagi, keinginan DPRD Minsel pascah terbentuknya AKD (Alat Kelengkapan Dewan) murni siap membahasnya demi kepentingan rakyat Minsel,’’ ungkapnya yang juga Wakil Ketua DPD Perindo Minsel ini. (ape)

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional