indoBRITA, Minut-Kasus setoran dana SPPD di Pemkab Minut masih terus mencuat. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) merasa sangat keberatan dengan kebijakan pemotongan tersebut yang seharusnya menjadi kelebihan mereka dalam melakukan perjalanan dinas.
Yang frontal bahkan tidak takut mengungkap praktek pungutan liar (Pungli) tersebut adalah oknum ASN Bappelitbang Peggy Paruntu.
Kepada wartawan, Peggy memberi banyak pengakuan terkait setoran APBD termasuk dugaan skema Bupati Minut Vonnie Panambunan yang mengumpulkan uang dengan cara lain setelah pembayaran lahan kompleks Kantor Bupati Minut gagal dibayarkan, termasuk lahan di depan RS Walanda Maramis.
“Karena tu tanah kantor bupati gagal dibayar, makanya torang pe SPPD dapa potong. Torang pe kaban yang cerita pa kita,” kata Peggy menyentil nama oknum Kaban Bappelitbang.
Sebelumnya pernah diberitakan, pada APBD Perubahan 2019, Bupati Minut mengajukan pembayaran lahan kompleks kantor bupati sebesar Rp30 miliar. Padahal bukti-bukti menunjukan bahwa lahan tersebut sudah pernah dibayar oleh pemerintah daerah.
“Ada-ada jo dia (bupati Minut, red) pe cara supaya boleh cair tu doi,” kata Peggy Paruntu.
Sumber lainnya dari kalangan pejabat juga mendukung pernyataan Peggy, bahkan anggaran yang harusnya ditata untuk membayar lahan, sengaja didistribusi ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan catatan potong 50% entah melalui perjalanan dinas atau melalui program-program dengan anggaran besar.
“Makanya nda heran, kalo ada beberapa kegiatan yang anggarannya besar, tapi realisasinya tidak seberapa,” kata sumber.(rus)
