Menu

Perkada APBD Minsel Tahun 2020 Belum Aman?

  Dibaca : 232 kali
Perkada APBD Minsel Tahun 2020 Belum Aman?
Perkada APBD Minsel Tahun 2020 Belum Aman?

indoBRITA, Jakarta – Janji pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi akan melakukan konsultasi dengan Kemendagri di Jakarta, Senin (9/3/2020) membuahkan hasil. Pasalnya, konsultasi yang dilaksanakan membuahkan hasil. Dimana, usulan bupati Christiany Eugenia Paruntu segera menerbitkan Perkada belum finish. Bahkan, Kemendagri belum mengeluarkan rekomendasi. Kecuali hanya dalam bentuk bahan notulen yang diterima tim TAPD Setdakab Minsel waktu itu.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Royke Kaloh menjelaskan, saat tim kami bertemu dengan Kemendagri dijelaskannya apa yang disampaikan kepada bupati dan tim hanyalah normative sesuai UU yang ada. ‘’Namun pada pelaksanaannya, ada tahapan yang harus dipenuhi dan penilaian ada pada Gubernur Sulut sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Maka dari itu, saat konsultasi kami, pihak Kemendagri tidak serta merta mengeluarkan rekomendasi atas usulan bupati dan tim,’’kata Kaloh.

Kaloh juga mengatakan, maksud kedatangan kami ke Kemendagri untuk konsultasi dimana ada informasi kesimpangsiuran soal APBD 2020. Ternyata, kedatangan kami sebelumnya telah ditunggu pihak Kemendagri untuk mendapatkan laporan terkait hal diatas.

‘’Dan kebetulan, saat kami bertemu di Kemendagri sudah ada tim dari Pemprov Sulut. Dan penyampaian Kemendagri, memang ada pernyataan terpotong-potong saat disampaikan kepada masyarakat. Diantaranya berupa peran Pemprov Sulut sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam pemeriksaan kelengkapan sebagai persyaratan Perkada. Parahnya, termasuk laporan  evaluasi terkait rancangan Perkada. Jadi, bukan hanya bicara waktu tahapan, tapi juga persyaratan,’’ujar Kaloh.

Baca juga:  Wujudkan Nawacita Indonesia, Jeffry Wurangian Peduli Perkembangan Perekonomian di Sulut

Dikatakannya, dari konsultasi mereka soal Perkada, Kemendagri menyebut tidak seenaknya bupati dapat menyusun Perkada tersebut. Memang, untuk saat ini sudah berurusan dengan Perkada. Tapi, tidak semudah itu.

‘’Bahwa, usulan Perkada tetap mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran  Prioritas Plafon Anggaran (KUA PPAS) dan RKAD termasuk juga  didalamnya pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Didalamnya besaran anggaran maksimal harus sama dengan APBD tahun sebelumnya dan tak boleh melampaui. Disini sangat jelas, tidak boleh menyimpang dari KUA PPAS dalam Perkada APBD 2020 yang sudah ditetapkan,’’tegas ketua Komisi I tersebut.

Ditambahkannya lagi, disini peran Pemprov memeriksa apakah sudah sinkron atau belum usulan bupati dan tim terkait Perkada. Dengan demikian, tidak serta merta karena sesuai tahapan kemudian bupati dapat langsung menetapkan Perkada dengan mengacuhkan peran Pemprov. Bahkan, saat ditanyakan adanya keinginan gubernur agar APBD melalui Perda.

Sementara itu, Ketua Fraksi Primanas Jaclyn Ivana Koloay mempertegas penyampaian Ketua Fraksi PD Royke Kaloh. ‘’Sesuai UU No.23 tahun 2014 memang seharusnya APBD saat ini ditetapkan melalui Perkada. Tapi, tetap wajib melalui Pemprov. Dikarenakan, Kemendagri tidak dapat mengambil alih usulan bupati dan TAPD diatas. Maka dari itu, kata Koloay bahwa Kemendagri sendiri tidak mengeluarkan rekomendasi. Sedangkan yang diberikan kepada bupati dan TAPD hanya berupa notulen hasil rapat,’’ungkap Koloay.

Baca juga:  OD-SK Hebat, Pemprov Sulut Kembali Raih WTP

Perlu ditegaskan lagi, apa yang disampaikan Pemlab Minsel hanya sepotong-potong. Dan tidak secara keseluruhan hasil konsultasi. Jadi, itu hanya menguntungkan saja buat Pemkab Minsel. Dan siap mempertanggungjawabkan hasil konsultasi dengan Kemendari.

‘’Bahwa, kami sendiri sebenarnya tak lagi mempersoalkan Perkada atau Perda. Tapi, lebih pada persoalan hukum dan kebenaran. Sehingga tidak terjadi pembodohan yang justru merugikan masyarakat Minsel secara umum,’’tandasnya.

Dari konsultasi DPRD Minsel ke Kemendagri di Jakarta. Tim DPRD Minsel antaranya, wakil ketua DPRD Stefanus Lumowa, Paulman Runtuwene, Ketua Fraksi PG Rommy Poli, Ketua Fraksi PDIP Meivy Karuh, Ketua Fraksi NasDem Michael Sengkey, Ketua Fraksi PD Royke Kaloh dan Ketua Fraksi Primanas Jacklyn Ivana Koloay juga anggota FPD Andries Boy Rumondor.

Ada juga tim dari Pemkab Minsel masing-masing Kepala Bidang Anggaran Johel bersama staf serta Pemprov Sulut. Menariknya, tim DPRD Minsel diterima Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Arsan Latif. (ape)

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional