Menu

Pro dan Kontra Soal Siapa Yang Menempati Rumah Khusus Nelayan

  Dibaca : 41 kali
Pro dan Kontra Soal Siapa Yang Menempati Rumah Khusus Nelayan
Pro dan Kontra Soal Siapa Yang Menempati Rumah Khusus Nelayan

indoBRITA, Amurang – Izak Tinungki Cs mengaku kecewa dengan Pemerintah Desa Matani Satu. Pasalnya, 50 unit rumah khusus nelayan bantuan Kementerian PUPR dengan biaya 5,5 miliar tahun 2018 dipertanyakan. Karena ternyata, justru banyak yang tinggal dirumah khusus nelayan bukan nelayan dan juga berasal dari Manado. Tapi, Hukum Tua Matani Satu Royke Rembang langsung membantanya.

‘’Ya, harus diingat, bahwa 50 unit rumah khusus nelayan adalah perjuangannya. Termasuk, lahan yang dibangun rumah tersebut adalah hibah dari orang tuanya yang juga mantan hukum tua Matani. Namun, sesuai aturan bahwa yang menempati rumah diatas adalah nelayan. Dan itu sudah sesuai dan telah berjalan dengan baik,’’kata Rembang.

Kata Rembang, kalau ada warga yang bukan nelayan silahkan dibuktikan. Termasuk bukan warga Matani Satu silahkan buktikan. Tapi ingat, bantuan 50 unit memang dari pemerintah pusat. Ini juga karena pemerintah desa yang mengusulkannya.

Baca juga:  Tsunami Palu dan Donggala, Bupati CEP Terpanggil dan Membantunya

‘’Berawal, tahun 2016-2017 pemerintah desa mengusulkan proyek tersebut di Kementerian PUPR di Jakarta. Dan setelah memasukan proposal, pihak kementerian langsung mengirim tim untuk melakukan survey. Bahkan, tahun 2018 dinyatakan lolos dan langsung ditender oleh pihak kementerian. Hasilnya, sekarang kita nikmati. Soal apakah banyak nelayan belum mendapatkan jatah, tapi Rembang menyebut, banyak nelayan juga sudah mendapat perahu katinting,’’tegasnya.

Rembang menegaskan, bahwa bantuan diatas masih banyak untuk warga Matani Satu. Namun, semuanya bergilir. Sekali lagi, pasti kita senang kalau pemerintah memperhatikannya. Termasuk, bupati dan DPKP Minsel sendiri.

Izak Tinungki pun angkat bicara dan membanta apa yang disampaikan pemerintah desa. ‘’Jujur, kami kecewa dengan pemerintah desa. Pasalnya, pemerintah desa tak transparan soal siapa yang akan menempati rumah khusus nelayan. Ingat, masih banyak nelayan yang tidak mampu serta tak memiliki rumah tinggal. Kalau pun pemerintah desa memfasilitasinya, jangan orang luar yang masuk,’’ungkap Tinungki yang dibenarkan Aneke Sumilat.

Baca juga:  UNBK SMKN 1 Amurang Barat Diikuti 25 Peserta

Sementara itu, warga Matani Satu mengaku kecewa bahwa ada oknum LSM yang menyebut dari Lembaga KPK. ‘’Jujur, oknum RM mengaku-ngaku dari Lembaga KPK. Bahkan, oknum ini yang selalu ‘Hoax’ kepada warga. Sama hal dengan masalah diatas, oknum RM-lah yang menyampaikan kalau proyek itu dikuasai oleh pemerintah desa. Padahal, oknum ini ‘justru’banyak berbuat ane dimata masyarakat,’’pungkasnya dan minta polisi memanggilnya. (ape)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional