Menu

Ikut Rapat Terbatas Teleconference Bersama Sejumlah Menteri, Ini Pemaparan Max Lomban Terkait Penanganan Covid-19 di Kota Bitung

  Dibaca : 211 kali
Ikut Rapat Terbatas Teleconference Bersama Sejumlah Menteri, Ini Pemaparan Max Lomban Terkait Penanganan Covid-19 di Kota Bitung
Walikota Bitung Max Lomban bersama jajaran mengikuti Rapat Terbatas via teleconference bersama sejumlah menteri membahas penanganan COvid-19.(foto : Yefta)

indoBRITA, Bitung- Hadapi krisi Covid-19, Walikota Bitung Max Lomban bersama jajaran dengan menerapkan protokol Social Distancing ikut dalam Rapat Terbatas (Ratas) via teleconference bersama sejumlah Menteri, Bupati, Walikota dan Sekda se-Indonesia di aula BPU kantor Walikota Bitung, Selasa (7/4/2020).

 

Sejumlah menteri yang ikut dalam rapat yakni Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

 

Teleconference bertujuan untuk membangun sinergi tripartit antara Pusat, Daerah dan Dunia Usaha di dalam menyatukan langkah dan gerak dalam menghadapi krisis Covid -19.

 

Diskusi difokuskan ke isu strategi menjamin ketersediaan sarana alat kesehatan di daerah yang berhubungan dengan Covid-19 serta ketersediaan kebutuhan mendasar termasuk pangan guna mengantisipasi dampak Covid 19 di seluruh daerah.

 

“Kami telah melakukan pendataan awal secara bottom-up (dari bawah) jumlah dan jenis kategori kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk penanggulangan Covid 19 di seluruh kabupaten kota Indonesia. Juga kami telah mendata kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah,” beber Mendagri.

 

Lewat diskusi teleconference tersebut Mendagri ingin membangun sinergi agar dunia usaha dan pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

 

Dalam kesempatan itu Mendagri memberikan arahan ke peserta teleconference bahwa disamping penanggulangan aspek penularan Covid -19 lewat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah juga harus menangani aspek sosial dan ekonomi dampak serangan Covid-19 termasuk menyediakan program jaring pengaman sosial dan bantuan penguatan UKM di saat krisis Covid 19 ini berlangsung.

Baca juga:  Menpora Tinjau Kejuaraan Tinju Kapolri Cup II di Manado

 

Sementara itu, Walikota Bitung Max Lomban usai rapat terbatas via teleconference menjelaskan, ada beberapa hal utama yang menjadi perhatian Pemerintah terkait wabah Covid-19 ini diantaranya adalah ketersediaan pangan.

“Pak Menteri Perdagangan dalam rapat juga sudah mengatakan bahwa sebelumnya ada kenaikan harga gula pasir namun jangan khawatir karena pasokan gula akan segera masuk. Kita combine dengan data Dinas Perdagangan bahwa memang harga gula sekarang sudah mulai menurun,” terang Lomban.

Selain itu, empat bahan pokok bisa diusahakan oleh Pemkot Bitung misalnya cabe rawit yang bisa diproduksi namun untuk sekarang ini, Walikota telah meminta Kadis Perdagangan untuk mencari distributor agar ketersediaan cabe rawit bisa terus ada.

“Nah minyak goreng juga disini sempat naik harganya, padahal kita di Bitung ada beberapa pabrik minyak goreng, saya telepon mereka tanyakan kenapa minyak goreng langka namun mereka (Pabrikan Minyak Goreng, red-) menyatakan bahwa produksi mereka stabil, nah berarti ada kendala di distribusi ini yang harus kita perbaiki,” cetusnya.

Menyangkut tenaga kerja sendiri, Walikota menyebutkan pihak Disnaker juga nantinya akan mendapatkan stimulant dari Pemerintah pusat terkait kebijakan penanganan Covid-19 ini.

Selanjutnya ada perbankan yang menurut Lomban sebelumnya juga Pemkot Bitung telah berkoordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait restrukturisasi kredit.

“Kemarin kita sudah aplikasikan dengan OJK bahwa semua debitur, silahkan mengajukan restrukturisasi kreditnya, saya sudah minta Bagian Perekonomian untuk membantu mereka terutama yang usaha Mikro kecil,” tambah Lomban.

Baca juga:  Diputus 1,4 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Ko Aso Sebut Banyak Hal Janggal

Soal perijinan sendiri, Walikota menyebutkan bahwa Kepala BKPM telah menjanjikan bahwa perijinan akan semakin dipermudah

“Berikutnya adalah Alat Pelindung Diri atau APD. Itu pada umumnya adalah porsi Pemerintah Provinsi dan kita berharap kita mendapatkan alokasi bantuan APD Nasional yang disalurkan ke Provinsi untuk diteruskan pada kita di Bitung, karena selama ini yang kami dapatkan sangat-sangat terbatas,” cetusnya.

Berikutnya, menurut Walikota adalah Rapid Test yang nantinya akan muncul daftar perusahaan yang sudah tersertifikasi dan bisa dipesan oleh Pemerintah Daerah secara langsung sambil menunggu pembagian Rapid Test dari Pemerintah pusat.

“Saya sudah tugaskan pada Kadis Kesehatan untuk mengecek dimana Perusahaan itu kemudian kita bisa pesan namun saya minta bagi pejabat Pemkot esselon II dan III agar mandiri mereka membeli sendiri. Kalau untuk masyarakat biar kita lewat protocol dari Gugus Tugas Covid-19,” tambahnya.

Antisipasi penyebaran Covid-19 di kota Bitung sendiri, Walikota mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan semua pihak mulai dari TNI, Polri, KSOP dan instansi lainnya melakukan pembatasan orang masuk dan keluar kota Bitung.

“Akses masuk ke kota Bitung juga sudah kita batas, mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh semua orang masuk ke Bitung kita periksa, masuk ke chamber room, kemudian juga pihak KSOP juga akan melakukan pembatasan penumpang di pelabuhan, orang yang turun wajib pakai masker, demikian juga orang yang akan naik ke kapal harus pakai masker. Khusus untuk kapal barang tidak kita batasi,” tutupnya.(yet)

 

 

 

 

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional