Menu

Komisi II DPR, Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Sepakat Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020

  Dibaca : 120 kali
Komisi II DPR, Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Sepakat  Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (Foto: Golkarpedia)

indoBRITA, Jakarta– Komisi II DPR menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020.  Persetujuan diambil dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Selasa (14/4/2020).

“Pilkada serentak disepakati 9 Desember 2020.  Sebelum dimulainya kembali tahapan Pilkada Serentak, Komisi II bersama Mendagri dan KPU serta Bawaslu akan melaksanakan rapat kerja terkait kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Rapat tersebut menurut politisi Partai Golkar itu akan dilaksanakan setelah masa tanggap darurat pandemi virus Corona berakhir atau sekitar awal Juni 2020. “Kita perlu membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19 sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020,” ujar Doli.

Baca juga:  Grand Final Putra-Putri Tomohon Berlangsung Meriah

Namun, kesepakatan DPR RI bersama Mendagri dan penyelenggara Pemilu itu dianggap sejumlah kalangan terburu-buru.  “Seharusnya ini dibicarakan setelah rakyat melalui badai covid-19. Pesta demokrasi ini harus melibatkan rakyat dengan hati riang dan pikiran sehat,” ujar Ketua Komunitas Sulut untuk Pemilu (Konsul) Sony Pangkey. (adm)

Berikut ini kesimpulan lengkap rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020:

1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.

2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional