Menu

Jangan Buru-buru Gelar Pilkada

  Dibaca : 343 kali
Jangan Buru-buru Gelar Pilkada

Oleh M. Manado

BADAI coronavirus disease atau covid-19 belum berlalu, bahkan ada kecenderungan makin mengganas. Sudah hampir lima ribu warga yang positif terpapar dan ratusan yang meninggal akibat virus membahayakan tersebut.

Di tengah terjangan badai itu, muncul kabar atau berita yang mengejutkan dan terasa kurang pas. Berita itu soal kesepakatan Komisi II DPR, Mendagri, KPU dan Bawaslu menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Saya kurang tahu apa pertimbangan di balik kesepakatan ini. Membaca pernyataan Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, sepertinya mereka memperkirakan covid-19 akan berakhir Juni. Mudah-mudahan saja.

Tapi, bagaimana jika perlawanan terhadap musuh tak berwujud tersebut berlangsung lama? Tidakah menggambarkan kesepakatan itu terburu-buru.

Sejumlah aktivis pro demokrasi sudah membuat petisi menolak Pilkada tahun ini. Mereka beranggapan kesepakatan bersama itu sebagai proyek kejar tayang.

Dalam tulisannya di Kompasiana, kawan saya Amas Mahmud menyebut penyelengga pemilu tak mau kehilangan proyek demokrasi. Sementara Ketua Komunitas Sulut untuk Pemilu (Konsul) Sony Pangkey menilai kesepakatan dalam rapat dengar pendapat yang diprakarsai Ahmad Doli Kurnia dan kawan-kawan itu mengesampingkan nilai-nilai kemanusian.

Bersamaan dengan petisi itu juga, saya mencoba meminta pendapat sejumlah warga. Apa kata mereka? Secara garis besar warga ingin keadaan benar-benar pulih baru bicara Pilkada. Mereka mau menghadapi pesta demokrasi dengan hati riang dan pikiran sehat. Masyarakat ingin kembali beraktivitas dengan baik, menata kembali ekonomi lalu bersama menyukseskan pesta demokrasi.

Atas dasar itu saya berharap Komisi II, Mendagri, KPU dan Bawaslu tidak menggelar Pilkada tahun ini. Jangan paksakan Pilkada Bos. Biarkan masyarakat menghapus trauma covid-19 dan menata ekonomi serta pekerjaan mereka dulu.

Baca juga:  Catatan Kecil untuk OD-SK. ASA SULUT HEBAT DAN KINERJA 'KABINET'

Sangat berisiko bila memaksakan Pilkada digelar 9 Desember 2020. Selain ancaman ‘boikot’ dari aktivis pro demokrasi dan warga yang masih trauma dengan pandemi covid-19, Pilkada 2020 akan membuat KPU dan Bawaslu bekerja super extra.

Penyelenggara Pemilu akan kembali melakukan empat tahapan lalu yang sempat ditunda karena serangan covid-19. Empat tahapan itu adalah pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Semua tahapan itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Boleh jadi kehadiran para penyelenggara Pemilu saat melakukan verifikasi faktual akan menuai penolakan rakyat.

Resiko selanjutnya soal anggaran. Sebagian anggaran Pilkada serentak 2020 sudah dialokasikan buat penanganan covid-19.  Penyelenggara pemilu di sejumlah daerah sudah mengiklhlaskan itu untuk dana kemanusiaan.  Di Sulawesi Utara, komisioner KPU dan Bawaslu juga ikut menggalang aksi kemanusian dan mengajak masyarakat bersatu melawan covid-19.

Dengan pergesaran anggaran tersebut, penyelenggara terancam tidak dapat menjalankan beberapa tupoksinya. Semua tahapan menimbulkan konsekwensi anggaran.

Pendanaan bisakah disiasati di APBD-Perubahan atau APBD-P? Bisa saja. Tapi, itu agak terlambat.

Pengalaman selama ini APBD-P baru dibahas September atau paling cepat akhir Agustus, selanjutnya disahkan Oktober. Jika begitu, tahapan baru bisa dimulai Oktober atau November. Dengan tenggang waktu hanya tiga bulan, pelaksanaan tahapan tidak akan maksimal. Pilkada otomatis tak berjalan sesuai harapan. Kecuali bagi daerah yang belum melaksanakan pergeseran anggaran, tak akan bermasalah dari aspek ini.

Baca juga:  Berikut Data Penyebaran Covid-19 di Tomohon

Tapi, lagi-lagi itu mengandaikan covid-19 berakhir Mei atau Juni. Semua itu akan gugur dengan sendirinya jika wabah yang awalnya dari Wuhan, Cina itu belum juga teratasi.

Lantas apa solusinya? Tunda Pilkada Serentak 2020. Bukankah sudah ada opsi dulu yang juga disepakati untuk melaksanakan hajatan terbesar di daerah tersebut di tahun 2021.

Mari kita dorong Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai legal standing Pilkada Serentak di Tahun 2021 nanti. Desakan mengeluarkan Perppu sudah pernah disampaikan sejumlah organisasi, termasuk Sony Pangkey dan kawan-kawan dari Konsul. Pentingnya Perppu kita dengungkan lagi.

Saya yakin Jokowi pun setuju dengan aspirasi ini. Orang nomor satu di Indonesia itu pasti memahami kondisi yang dialami rakyatnya.

Kurang elok dan terkesan tidak manusiawi membicarakan Pilkada di tengah badai covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Lebih baik kita fokus pada penanganan pandemi covid-19.

Kita bantu pemerintah menyalurkan bansos untuk warga terdampak covid-19, mengingatkan warga untuk disiplin menjalankan social distancing dan menjaga pola hidup sehat serta menyemangati tenaga medis kita merawat pasien yang jumlahnya terus bertambah.

Mari bersama kita lawan covid-19. Kita pastikan covid-19 berakhir baru bergerak menyiapkan dan menyiapkan Pilkada. Setuju? Atas nama solidaritas kemanusian gemakan itu biar mereka yang sudah menyepakati Pilkada pada 9 Desember 2020 bisa merenung dan semoga menyadari jika kesepakatan yang diambil terburu-buru.* (Penulis adalah CEO indoBRITA Meida Group/M. Manado nama lain di sosial media)

 

.

 

 

 

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Visitor Counter

Pengunjung IndoBrita.co

Today : 1289 Orang

Total Minggu ini : 56873 Orang

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional