BLT Dana Desa Siap Disalurkan, Lumapow: Data Harus Tepat, Biar Tidak Simpang Siur

  • Whatsapp
BLT Dana Desa Siap Disalurkan, Lumapow: Data Harus Tepat, Biar Tidak Simpang Siur

indoBRITA, Amurang –Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Minsel, Senin (20/4/2020)  melakukan Video Confrence (Vicon) dengan Camat dan Hukum Tua se-Minsel terkait Bantuan Langsung Tunas (BLT) berasal dari Dana Desa 2020. Vicon yang dipimpin Kepala DPMD Hendrie Lumapow dan Sekretaris Altin Sualang dan Kepala Bapelitbang Tertius Ulaan berjalan dengan baik. Bahkan, BLT yang sebelumnya masih diragukan hukum tua akhirnya terjawab sudah.

‘’Ya, vicon diatas menjelaskan duduk persoalan terkait BLT untuk warga yang terdampak wabah virus corona. Ini adalah pertama di Sulut dalam upaya penanganan wabah virus corona. Vicon diatas guna menjelaskan agar pemerintah desa bisa memahami dengan jelas. Bahkan, pemerintah pusat telah menegaskan agar BLT berasal dari anggaran Dana Desa wajib diberikan kepada rakyat,’’kata Kepala Dinas PMD Hendrie Lumapow yang ikut diaminkan Sekretaris Altin Sualang.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Cegah DBD, Lomban Imbau Warga Jaga Kebersihan dan Lingkungan

Lanjut Lumapow, untuk menghindari simpang siur mengenai tata cara pemberian bantuan tersebut, DPMD telah melakukan sosialisasi kepada camat, hukum tua se-Minsel melalui vicon. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi pemerintah desa serta para camat se-Minsel.

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Tertius Ulaan ikut angkat suara terkait BLT diatas. ‘’Ada beberapa kesimpulan diatas, pertama apa yang disampaikan Kepala DPMD Minsel sudah sesuai mekanisme. Dengan demikian, kiranya para hukum tua segera melihat regulasi yang dikeluarkan melalui pemerintah pusat. Bahwa, BLT untuk saat ini segera dicairkan. Karena memang, Dana Desa di seluruh Indonesia sudah disalurkan melalui rekening daerah dengan pertimbangan wabah covid 19,’’jelas Ulaan.

Baca juga:  FDW-PYR Nyatakan Siap Bertanding dan Menang

Ditambahkannya, penganggaran dana BLT dari Dana Desa diawali dengan pendataan relawan desa. Sebagaimana peraturan menteri desa No. 6 tahun 2020 dan diputuskan melalui Musdes covid 19. ‘’Bahwa, kegiatan padat karya tunas (PKT) desa merupakan salah satu alternatif yang sangat bijak untuk penanganan masalah covid 19 serta kelanjutan hidup masyarakat,’’ungkap Sualang lagi.

Sualang juga menjelaskan, hukum tua harus bertanggungjawab terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari APBDes. ‘’Ingat, apabila ada masalah soal anggaran dan diberikan kepada warga tidak sesuai data, maka hukum tua-lah yang bertanggungjawab. Maka dari itu, data harus tepat dan benar jangan salah. Sekali lagi, jangan salah menetapkan orang untuk BLT,’’tegas mantan Kabag Humas dan Protokol Minsel. (ape)

 

 

Pos terkait