Menu

Dugaan Fiktif, Proyek Jalan Sapa-Pakuure Bakal Diminta Pertanggungjawaban

  Dibaca : 227 kali
Dugaan Fiktif, Proyek Jalan Sapa-Pakuure Bakal Diminta Pertanggungjawaban
Dugaan Fiktif, Proyek Jalan Sapa-Pakuure Bakal Diminta Pertanggungjawaban

indoBRITA, Amurang – DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam dekat ini akan melaksanakan agenda resmi Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2019. Walau diakui, dalam kondisi wabah Virus Corona atau Covid 19, tetapi agenda tersebut tetap akan dilaksanakan dengan cara social distancing atau jaga jarak.

Hal diatas diakui oleh Sekretaris DPRD Minsel Joins Langkun ketika dikonfirmasi media ini belum lama. Menurut Langkun, bahwa April 2020 ini DPRD Minsel sebagaimana agenda resmi akan menggelar rapat paripurna LKPJ Bupati tahun anggaran 2019. ‘’Tetapi, soal waktu masih akan ditetapkan lagi. Karena, kondisi covid 19 membuat kami harus hati-hati menghadirkan anggota DPRD, pejabat dan Pers sendiri. Yang pasti, kalau sesuai agenda DPRD Minsel, maka itu tetap akan dilaksanakan,’’kata Langkun yang juga mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Minsel.

Menariknya, anggota DPRD Minsel Jaclyn Ivana Koloay mengakui, kalau saat rapat paripurna LKPJ bupati tahun anggaran 2019, pihaknya akan melempar beberapa isu terkait proyek dugaan fiktif yaitu, jalan Sapa-Pakuure.

Baca juga:  ASN dan THL Diliburkan, Bupati CEP Minta Bekerja dari Rumah

‘’Ya, saya melihat bahwa dugaan proyek fiktif Sapa-Pakuure setelah melakukan pengawasan lapangan olehnya bersama LSM beberapa bulan lalu. Maka dari itu, pada saat rapat paripurna LKPJ bupati TA 2019, pihaknya akan mempertanyakan kepada bupati,’’tegas Koloay.

Menurutnya, proyek Sapa-Pakuure tidak terlihat ketambahan volume. Tahun 2017, melalui APBD Induk maupun APBD Perubahan 2017 diduga terjadi masalah. ‘’Bahwa, sempat ada tambahan anggaran Rp 2,48 miliar melalui APBD 2018. Dalam artian, APBD 2018 katanya belum sempat dibayarkan. Namun, nanti tahun terbayar melalui kucuran anggaran APBD 2019. Sedangkan pekerjaan fisik sudah selesai. Tapi, anehnya kenapa justru baru dibayar melalui APBD 2019,’’tanyanya keras.

Menjadi pertanyaannya, APBD 2019 juga APBD Perubahan ternyata terjadi TGR oleh pihak perusahaan. Kenapa justru hal diatas bisa terjadi. Dengan demikian, Jacko berjanji akan meminta pertanggungjawaban pada LKPJ bupati 2019 itu.

Baca juga:  Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bupati Tetty Pertanggungjawabkan LPJ 2018

‘’Saya jamin, anggaran yang tidak kecil tersebut tentunya berimbas pada pembangunan Minsel. Maka dari itu, melalui rapat paripurna LKPJ bupati 2019 akan diminta pertanggungjawaban bupati. Sekali lagi, saya akan tunjukkan bahwa hal-hal diatas sudah membuat kesengsaraan demi kelangsungan pembangunan Minsel oleh oknum-oknum pejabat di instansi terkait. Terutama terkait dugaan proyek-proyek fiktif yang masih ada hingga tahun 2019 tersebut,’’tegas Ketua Fraksi Primanas.

Lanjut kata politikus Perindo ini, bahwa jangan ada kesan kalau dirinya selalu kritis. Tetapi, hal diatas untuk menindaklanjuti bagaimana menghilangkan cara ‘kotor’ oknum-oknum pejabat yang ingin perkaya diri sendiri namun tidak melihat kesengsaraan rakyat.

‘’Sekali lagi, kemungkinan besar, rapat paripurna LKPJ bupati 2019 bakal ramai walau suasana Covid 19 menghantui kita. Namun, kami yakin apapun perjuangannya akan terus dilindungi Tuhan untuk kita semua,’’pungkas Plt Ketua DPD Perindo Minsel. (ape)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional