Menu

Koloay: Penjabat Hukum Tua Jangan Tahan Bantuan Beras?

  Dibaca : 158 kali
Koloay: Penjabat Hukum Tua Jangan Tahan Bantuan Beras?
Koloay: Penjabat Hukum Tua Jangan Tahan Bantuan Beras?

indoBRITA, Amurang – Bantuan beras pemerintah pusat untuk warga terdampak Pandemi Covid-19 disalurkan melalui Dinas Sosial Minahasa Selatan. Sesuai data, sekitar 18.000 KK di 177 desa/kelurahan se-Minsel. Bantuan tersebut dijemput oleh Hukum Tua/Lurah masing-masing. Bahkan, bantuan tersebut ternyata ditahan oleh oknum-oknum penjabat Hukum Tua/Lurah atau bahkan belum mengambil di gudang Kelurahan Lewet. Dengan demikian, bantuan dimaksud akhirnya belum disalurkan.

Anggota DPRD Minsel Jaclyn Ivana Koloay pun angkat suara terkait bantuan dimaksud. ‘’Ya, saya mau tanya, apakah melanggar hukum jika penjabat Hukum Tua menahan/menyimpan bantuan beras dari pemerintah pusat,’’tanya Koloay.

Katanya, sepengetahuannya. Bantuan tersebut sudah ada sejak beberapa minggu di gudang Kelurahan Lewet. Bahkan, banyak penjabat Hukum Tua telah menyemput dengan kendaraan mereka.

‘’Kalau baru dua atau tiga hari belum disalurkan, ya wajar dan mungkin bisa terjadi. Atau juga pihak pemerintah desa masih sementara menyusun siapa-siapa yang berhak. Tetapi, kalau so lewat satu minggu bagaimana kang,’’tegasnya dengan nada keras.

Baca juga:  Kompol Syaiful Wachid Kembali Jabat Kabag Ops Polres Minsel

Srikandi Perindo ini mempertanyakan hal diatas. Jadi, sebagai anggota DPRD Minsel tentunya bertanya. Pemerintah pusat sudah membantu rakyat, khususnya warga yang terdampak pandemi Covid-19. Tetapi ternyata, justru pemerintah desa yang menahan. Akibatnya, banyak warga yang bertanya-tanya. Tak heran, dirinya juga banyak menerima keluhan baik melalui medsos maupun SMS dan bahkan telepon soal bantuan.

‘’Pak Presiden Joko Widodo dan pak Kapolri, kalau boleh kirim petugas di Kabupaten Minsel karena anggota DPRD mo kerja so rupa serba salah dalam pengawasan terkait bantuan sembako bagi masyarakat kecil. Selain itu, saya minta juga pak Kapolres Minsel untuk turun langsung dan lidik para pejabat Hukum Tua serta orang-orang yang menahan bantuan untuk masyarakat,’’katanya lagi.

Ketua DPD Perindo Minsel ini menegaskan, bahwa jangan tahan bantuan pemerintah pusat. ‘’Ingat, beras Bulog diperuntukan untuk rakyat miskin. Sekali lagi, apa gunanya kalian menahan bantuan dimaksud. Sekali lagi, jangan justru memberatkan warga Minsel karena kalian menahannya,’’pungkas Ketua Fraksi Primanas ini.

Baca juga:  Tumiwa: Diskusi ‘Seksi’ Sebagai Panggilan untuk Mewujudkan Komitmen Bangun Minsel

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Minsel Stefanus Lumowa juga angkat suara soal pernyataan Jaclyn Ivana Koloay. ‘’Terkait aksi kemanusiaan pemerintah pusat untuk warga Minsel jangan kita tahan. Soal pernyataan Jacko-demikian sapa Sekretaris Komisi II DPRD Minsel itu sangat bijak dan berharap segera ditindaklanjuti penjabat Hukum Tua/Lurah di Minsel. Sekali lagi, kalian jangan tahan. Bantuan beras itu hak rakyat miskin, seluruh rakyat Indonesia juga mendapatnya. Dengan demikian, mari kita putuskan mata rantai Covid 19 bersama-sama. Biar Minsel kembali aman dan terkendali dari virus Corona,’’sebut Lumowa yang juga wakil ketua DPRD Minsel. (ape)

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional