indoBRITA, Bitung- Walikota Bitung Max J Lomban didampingi Kepala BPKP Perwakilan Sulut DR Sety Nugraha dan Kepala Kantor Pos Manado Temmy Talinusa, unsur Forkopimda serta para Camat di 8 Kecamatan me-Launching Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, Kementrian Sosial Republik Indonesia kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang digelar di aula BPU kantor Walikota Bitung, Sabtu (16/5/2020).
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Pos Manado Temmy Talinusa mengaku berterima kasih kepada Walikota Bitung Max J Lomban dan jajaran saat berkoordinasi telah diterima dengan baik serta respon surat secara resmi terkait pendampingan kepada kepolisian.
“PT Pos Indonesia telah diberikan tugas untuk menyerahkan bantuan langsung tunai, perintahnya dari pusat itu sejak hari selasa kemarin, dan saya harus membagikannya pada hari rabu, ini pekerjaan mulia yang tidak terlepas dari peran semua pihak,” ujar Talinusa.
Dijelaskan juga bahwa PT Pos Indonesia dalam penyaluran BLT, kiranya pihak berwajib juga bisa memberikan akses karena setiap hari teman-teman dari kantor Pos bertarung di daerah-daerah yang rawan.
“Saya bilang ke teman-teman ini pekerjaan mulia yang harus dipastikan benar-benar sampai ke tangan yang berhak bahkan belum mulai saja sudah dipantau, BPKP saja belum mulai penyaluran sudah menyurat meminta data ke kami,” tegasnya.
Talinusa juga mengatakan, bahwa tidak ada satu peserpun yang dipotong dari Rp600.000 yang akan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat.
“Penyaluran BLT ini terbagi dalam tiga tahap. Dari 4100 KPM yang ada di Bitung, ada 398 KPM tahap pertama yang masuk dan pola pembayarannya tetap menjaga physical distancing, bayarnya di kelurahan, pakai jam-jam tertentu dan pola antrian tetap dijaga,” sebutnya.
Setyo Nugraha Kepala BPKP Sulut juga berharap Keluarga Penerima Manfaat ini, bisa menyambut apa yang sudah dilakukan pemerintah mulai dari pusat sampai ke bawah, itu merupakan wujud perhatian dari pemerintah kepada rakyat untuk bisa bertahan dalam situasi yang serba sulit ini.
“Peran BPKP memastikan niat mulia ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, kami sudah mencocokan data BPKS dengan usulan walikota Bitung kita cocokan dan validasi, agar tidak ada yang terlewat, jangan sampai ada yang seharusnya mendapatkan namun terdata, Kita semua mencermati nama satu persatu dan kita cocokan,” rincinya.
Selain itu, Nugraha berpesan, pekerjaan pencocokan data ini juga tidak mudah. “Tolong disambut dan dihargai proses yang tidak mudah ini, saya berpesan, hal yang tidak mudah ini ketika ada yang tidak cocok silahkan laporkan melalui kanal-kanal yang resmi, sehingga tidak ribut. Jika kita ribut sampai Nasional kita semua akan malu, jika ada yang salah kita sampaikan ke Lurah dan Camat untuk diperbaiki, kalau ada yang terlewat itu sangat manusiawi,” imbuhnya.
“Percayalah, bapak ibu sekalian saya mendengar niat pak walikota, yakinlah, tidak ada seperserpun nilai yang akan diambil atau dimanfaatkan dari hak yang akan diberikan pada bapak ibu, ini diawasi semua, dari Polres, dari Kejaksaan dan dari BPKP, semoga bapak ibu bisa bertahan dari situasi sulit ini. Ini launching tidak semua datang, nanti akan disalurkan ke kelurahan masing-masing,” tambahnya.
Walikota Bitung Max J Lomban dalam kesempatan itu mengatakan, dalam laporan Kadis Sosial, dari 4100 KPM yang akan menerima BLT ini, baru turun dari pusat sebanyak 300 lebih KPM. Dirinya berharap semoga bisa diupayakan sebelum Idul Fitri agar semua bisa dapat.
“Kita semua berdoa, Kemensos dan PT Pos dapat merealisasikan sebelum Idul Fitri,” ujarnya.
Penyaluran BLT ini menurut Walikota nantinya mulai sejak Sabtu (16/5/2020) sampai selasa pekan depan.
“Supaya ketika masyarakat penerima manfaat terutama warga muslim bisa memanfaatkan secepatnya. saya setuju dengan kepala Kantor Pos, jangan dikurangi sepeserpun. sebenarnya maunya Negara ditransfer non tunai namun saya maklumi hampir semua PKM tidak memiliki rekening. Olehnya, kenapa saya minta semua camat hadir agar setidaknya bisa mengkoordinir para lurah untuk mendampingi penyerahan ini di masing-masing kelurahan. Kita punya Toa di Kelurahan, diumumkan agar warga tidak datang berjubel, siapkan sabun cuci tangan, jika perlu para camat menyiapkan masker bagi masyarakat jika tidak punya masker, minta di PKK, jaga jarak satu dengan yang lain jangan melanggar social Distancing,” beber Lomban.
Tak cuma itu, Walikota menekankan, wajib hukumnya ada aparat Kelurahan dan Dinsos untuk mencatat mereka yang menerima, hal ini penting, agar jika nantinya ada yang kurang, bisa diperbaiki karena ini jatah diterima tiap bulan.
“Perlu bukti dana ini memang benar sudah diterima oleh warga yang berhak. Hindari jangan sampai warga yang menerima bertumpuk di lapangan, jangan sampai berkat ini membawa sengsara karena kumpul-kumpul orang,” tambahnya.
Lomban juga menyebut, awalnya perluasan BLT ini terdata hanya 800-an KPM, namun setelah didata kembali dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan jumlah yang telah ditandatangani dan telah disurvey menjadi 4.100 KPM.
“Dari total tiga macam bantuan PKM kita, ada 15.253 KPM yang tercatat, ada yang menerima PKH, BLT dan BPNT yang dikenal dulunya Raskin, rastra dan sekarang BPNT, mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, teman-teman wartawan juga silahkan awasi di lapangan, pak inspektur dari Inspektorat Kota Bitung juga perlu melihat dan mengambil sampel di lapangan tentang pengawasan realisasi di lapangan, pak camat dan lurah juga perlu didampingi agar tidak terjadi pelanggaran social distancing,” tandasnya.(yet)